Bandarlampung (ANTARA) - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menargetkan pada pertengahan Mei 2025 aplikasi penyedia pelayanan publik dapat beroperasi membantu masyarakat di Provinsi Lampung.
"Kemarin Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah DKI Jakarta telah menjalin kemitraan strategis salah satunya kita belajar mengenai penyediaan pelayanan publik untuk masyarakat," ujar Rahmat Mirzani Djausal di Bandarlampung, Rabu.
Ia mengatakan, pihaknya akan mengadopsi aplikasi Jakarta Kini (JAKI) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terbukti sukses menjadi asisten digital warga ibu kota.
"Kami targetkan pertengahan Mei, aplikasi itu sudah bisa beroperasi dan bisa dipakai oleh masyarakat. Aplikasinya isinya pelayanan publik, informasi harga, serta macam-macam ke depan aplikasi ini juga bisa untuk membayar pajak kendaraan," katanya.
Dia menjelaskan Jakarta berhasil melakukan pelayanan publik dengan aplikasi JAKI yang terus dikembangkan serta disempurnakan. Sehingga Pemerintah Provinsi Lampung mencoba mengadopsi keberhasilan layanan publik.
"Kami ada dua pilihan mengenai ini, yang pertama membuat aplikasi baru atau mengadopsi yang sudah jadi dan teruji," ucap dia.
Ia melanjutkan hal tersebut menjadi langkah konkret untuk mempercepat transformasi pelayanan publik di Provinsi Lampung.
"Jadi kita melihat Lampung harus punya satu entitas penyedia pelayanan publik, terutama dalam pengaduan masyarakat. Karena kami paham masyarakat ingin berkeluh kesah dan mengadu dan ingin di dengar tapi tidak memiliki ruang untuk itu," tambahnya.
Dia menjelaskan langkah itu sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2025-2030 yaitu "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas" dengan fokus utama pada pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan inovatif. Kerja sama pada pembangunan aplikasi JAKI dapat menjadi entry point kolaborasi yang lebih luas.
Sebelumnya, berdasarkan Data dari Dinas Kominfotik DKI Jakarta menunjukkan bahwa per Januari 2025, aplikasi itu digunakan lebih dari 6,8 juta pengguna aktif, mencatat lebih dari 20 juta interaksi layanan publik setiap bulan.
Efektivitas dan jangkauannya inilah yang mendorong Provinsi Lampung untuk mengadopsi dalam format yang disesuaikan dengan konteks lokal.
Baca juga: Gubernur Lampung minta tindak tegas tambang tidak berizin
Baca juga: Gubernur Lampung minta investor segera studi kelayakan kelola sampah
Baca juga: Gubernur Lampung minta kerja sama diperkuat lestarikan lingkungan dan satwa
