Jakarta (ANTARA Lampung) - Penjabat Rais Aam PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri menilai perseteruan dua koalisi partai politik di DPR menunjukkan bahwa mereka masih belum bisa melupakan atau menganggap selesai persaingan pada masa pemilu presiden.
Padahal, kata kiai yang akrab dipanggil Gus Mus itu, tokoh bangsa yang bersaing dalam perebutan kursi presiden dan wakil presiden justru telah menunjukkan sikap yang membanggakan.
"Sekarang justru para wakil rakyat yang istilah anak mudanya belum bisa 'move on'. Di sini saya ingin mengamanatkan kepada Pak JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla) agar bisa mengembalikan DPR layaknya DPR yang sesungguhnya," kata Gus Mus saat berpidato dalam pembukaan Munas dan Konbes NU di Gedung PBNU, Jakarta, Sabtu (1/11).
Hadir dalam acara itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menag Lukman Hakim Saifuddin, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, dan Ny Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid.
Menurut Gus Mus, meski melewati fase dan dinamika yang menegangkan, patut disyukuri bahwa pesta demokrasi berakhir melegakan semua pihak. Bahkan, membuat masyarakat internasional berdecak kagum akan kedewasaan berdemokrasi Indonesia.
Sikap kenegarawanan yang ditunjukkan tokoh-tokoh yang bersaing dalam pilpres, menurut Gus Mus, harus bisa disikapi dengan cerdas oleh semua pihak yang sebelumnya terbelah akibat perbedaan dukungan, termasuk para kiai.
"Sehingga tidak ada lagi istilah berseberangan di antara kita," ujar kiai yang juga budayawan itu.
Dalam kesempatan itu, Gus Mus juga menegaskan komitmen NU sebagai organisasi keagamaan untuk mendukung pemerintah, selama apa yang dikerjakan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
"Kepada kader-kader NU yang mendapat amanat berada di kabinet, tunjukkan kekuatan dalam membantu pemerintah membela rakyat, jaga kesederhanaan, dan tetap menjaga akhlak," katanya pula.
Berita Terkait
Bukti transaksi keuangan kasus korupsi rumah jabatan DPR disita KPK
Kamis, 2 Mei 2024 18:47 Wib
KPK geledah Gedung DPR sidik dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan
Selasa, 30 April 2024 16:14 Wib
Penanganan kasus tambak Karimun Jawa harus kedepankan kearifan
Selasa, 30 April 2024 9:31 Wib
AJI tolak revisi Undang-Undang Penyiaran
Kamis, 25 April 2024 5:29 Wib
Anggota DPR minta Pemda, termasuk di Lampung, bantu pemutakhiran data tenaga honorer
Selasa, 16 April 2024 11:30 Wib
Paripurna DPR setujui UU DKI Jakarta
Kamis, 28 Maret 2024 13:22 Wib
Komisi V DPR minta Pemprov Lampung tindak tegas kendaraan ODOL
Rabu, 27 Maret 2024 18:21 Wib
Komisi V DPR minta tertibkan terminal bayangan di Terminal Rajabasa
Rabu, 27 Maret 2024 14:50 Wib