Komisi VII DPR dorong perbaikan ekosistem galangan di Indonesia bagian timur

Makassar (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mendorong perbaikan dan peningkatan ekosistem industri galangan kapal di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim saat kunjungan kerja di Makassar, Kamis, menyampaikan perbaikan ekosistem pada industri ini perlu didiskusikan dengan sejumlah pihak seperti Kementerian Keuangan dalam hal peremajaan peralatan.

"Sepertinya Pemda mungkin akan diundang ke Jakarta untuk bahas ekosistem galangan kapal ini, tetapi kita kesulitan juga di tengah efisiensi seperti sekarang. Namun tetap pasti ada solusinya," kata dia.

Termasuk Kemenristekdikti, akan dibahas untuk penyiapan tenaga kerja melalui kampus politeknik, kendati terdapat 10 tambahan politeknik baru di Indonesia dalam bidang perkapalan.

Saat ini, Indonesia memiliki 18 perguruan tinggi yang mampu mendukung industri perkapalan di Indonesia secara profesional. SDM industri perkapalan mayoritas memiliki latar belakang kejuruan yang mampu mencetak SDM terampil.

Dari sisi lain, seiring mendorong pengembangan ekosistem industri galangan kapal, Chusnuniah juga menyebut hadirnya tol laut juga menjadi peluang. Sebab tercatat di awal hanya beroperasi di 11 rute, kini menjadi 39 rute untuk melayani sekitar 150 pelabuhan.

"Ini menjadi potensi untuk perawatan galangan," kata dia.

Selain itu, Komisi VII DPR RI juga mendorong penambahan galangan kapal di KTI sebagai wilayah maritim yang terdiri dari gugusan-gugusan pulau.

Pasalnya, berdasarkan data Kementerian Perindustrian, hanya terdapat 20 persen galangan kapal di Kawasan Indonesia Timur dari sebanyak 342 galangan kapal se Indonesia. Ratusan galangan kapal ini tersebar di 29 provinsi dan lebih dari 70 kota.

"Sementara kebutuhannya untuk di wilayah Indonesia Timur ini harusnya lebih banyak, mestinya naik menjadi 40 persen galangan kapal yang tersedia di Indonesia Timur, apalagi kapalnya juga mulai banyak," ujar dia.

Plt Direktur Utama PT IKI Suhan Ikhsan secara gamblang menyampaikan bahwa pihaknya mengalami kesulitan untuk rekondisi peralatan, sehingga hanya 60 persen yang mampu dioptimalkan.

"Jadi maksimal 60 persen itu yang tetap kami kerjakan. Ke depan, kami coba ajukan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2026. Itu adanya investasi superstar Rp15 miliar," ujarnya.

Kata dia, optimalisasi bisa tercapai dengan dukungan anggaran sekitar Rp100 miliar dalam waktu lima tahun. Sementara dukungan tahunannya sekitar Rp15 miliar bisa dioptimalkan menjadi 70-80 persen agar bisa menampung kapal-kapal di Indonesia Timur.

Terkait penambahan galangan kapal, Sihan menyebut sejumlah pengusaha telah mengembangkan galangan kapal di Sulawesi Tenggara. Hal itu bukan tanpa alasan, hadirnya lokasi tambang di Morowali dianggap potensial untuk menghadirkan galangan kapal.


Baca juga: Komisi VII soroti kelengkapan ekosistem KEK dalam RUU Industri

Baca juga: Komisi VII dorong efisiensi distribusi lewat RUU Kawasan Industri

Baca juga: DPR cari model inovasi untuk berdayakan UMKM lewat lembaga penyiaran