Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi meminta aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan warga Distrik Dekai, Yahukimo, Papua terkait kerusuhan beberapa waktu lalu.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, Baidowi mengatakan jaminan keamanan itu untuk menghindari tidak ada lagi korban jiwa dari warga sipil.
Baidowi juge meminta tindakan tegas perlu diperlihatkan untuk para oknum, yang sengaja menyulut kerusuhan dan mengambil keuntungan, dari situasi dan kondisi yang tak kondusif saat ini.
"Saat ini di tanah Papua sedang digelar PON XX. Jangan sampai kasus di Yahukimo mengganggu perhelatan olahraga nasional tersebut dan mencederai semangat sportifitas para atlet yang berjuang untuk meraih prestasi," kata Baidowi menegaskan.
Baidowi berharap aparat hukum perlu menangkap aktor intelektual di balik kerusuhan Yahukimo dan meluruskan semua berita bohong atau hoaks yang sengaja dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menyulut permusuhan dan kebencian.
Baidowi menyatakan kerusuhan di Yahukimo menewaskan sedikitnya enam korban jiwa. Kerusuhan itu berpotensi ditunggangi oleh kelompok separatis dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang ingin merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baidowi berharap dalam menangani kasus tersebut aparat hukum dan keamanan juga perlu memperhatikan hal-hal sensitif, agar kerusuhan tidak meluas. Karena kerusuhan pada awalnya terjadi di rumah ibadah dan dilakukan oleh kelompok suku tertentu.
"Sehingga dengan kehati-hatian namun tetap mengedepankan proses hukum yang adil tersebut, tidak memperluas kerusuhan pada isu SARA yang berpotensi semakin dimanfaatkan oleh KNPB dan kelompok separatis lainnya," harap Baidowi.
Berita Terkait
Kursi PAN di DPR RI bertambah, Zulhas berterima kasih ke Prabowo
Jumat, 10 Mei 2024 6:38 Wib
Bukti transaksi keuangan kasus korupsi rumah jabatan DPR disita KPK
Kamis, 2 Mei 2024 18:47 Wib
KPK geledah Gedung DPR sidik dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan
Selasa, 30 April 2024 16:14 Wib
Penanganan kasus tambak Karimun Jawa harus kedepankan kearifan
Selasa, 30 April 2024 9:31 Wib
AJI tolak revisi Undang-Undang Penyiaran
Kamis, 25 April 2024 5:29 Wib
Anggota DPR minta Pemda, termasuk di Lampung, bantu pemutakhiran data tenaga honorer
Selasa, 16 April 2024 11:30 Wib
Paripurna DPR setujui UU DKI Jakarta
Kamis, 28 Maret 2024 13:22 Wib
Komisi V DPR minta Pemprov Lampung tindak tegas kendaraan ODOL
Rabu, 27 Maret 2024 18:21 Wib