KNTI: Krisis di laut bermula di darat

Jakarta (ANTARA Lampung) - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengingatkan krisis terhadap sumber daya kelautan bermula dari kebijakan yang merusak yang diputuskan di darat sehingga berbagai pihak harus mewaspadainya.

"Krisis di laut bermula dari kebijakan ekonomi eksploitatif di darat," kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik ketika dihubungi Antara di Jakarta, Selasa.

Untuk itu, ujar dia, perlu diperkuat kesepakatan global guna memastikan berbagai perusahaan multinasional yang melakukan pencemaran atau merusak laut mematuhi perlindungan HAM dan keselamatan lingkungan.

Ia juga percaya dan telah menyaksikan bahwa nelayan kecil sebenarnya dapat menjadi solusi sejati bagi beragam permasalahan di lautan seperti untuk mengatasi perubahan iklim.

Riza sendiri saat ini menjadi pembicara dalam seminar internasional bertajuk "Blue Carbon: Ocean Grabbing in Disguise" diselenggarakan oleh World Forum of Fisher People (WFFP) di Paris, Prancis, pada 8 November 2015.

Setelah Konferensi Perubahan Iklim PBB di Paris beberapa waktu lalu, negosiasi masih berlangsung oleh beberapa pihak guna mencapai solusi yang bisa disepakati secara bersama-sama dalam mengatasi fenomena perubahan iklim.

Sebelumnya, saat baru dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti pernah mengatakan, eksploitasi asing berupa pencurian terhadap sumber daya perikanan di kawasan perairan Indonesia harus dicegah dan ditangkal guna mengembalikan marwah maritim.

"Sudah saatnya marwah maritim diwujudkan dengan tidak membiarkan pihak asing leluasa menangkap ikan dan memanfaatkan sumber daya pesisir, kelautan, dan pulau-pulau kecil kita," katanya.

Menurut Susi, tidak ada kata terlambat untuk meminimalkan, bahkan meniadakan kerugian yang sangat besar akibat beragam praktek ilegal yang dilakukan pihak asing tersebut.

Pasalnya, menurut dia, ekosistem dan sumber daya alam pesisir bersifat rentan terhadap perubahan sehingga mudah mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut dapat diakibatkan oleh adanya interaksi antara faktor eksternal dan internal.

Jika kerentanan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil tidak dipertimbangkan dalam pengelolaannya, Susi menilai, maka dicemaskan akan muncul konflik antara kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan pembangunan ekonomi jangka pendek dengan kebutuhan generasi mendatang.