Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tengah melengkapi dokumen persyaratan pendirian Sekolah Rakyat pada dua lokasi yang telah diusulkan kepada pemerintah pusat.
"Kami saat ini masuk dalam tahap mempersiapkan terkait perizinan, kemudian surat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kami harus penuhi semua administrasi pembangunan Sekolah Rakyat," ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung M Firsada di Bandarlampung, Rabu.
Ia mengatakan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tersebut salah satunya akan tetap berada di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan.
"Jadi sekarang tahap pemenuhan dokumen, salah satunya dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, yang kami minta untuk memenuhi dokumen-dokumen yang diperlukan. Ini untuk menentukan pembangunan di Kota Baru bisa dilakukan atau tidak," katanya.
Menurut dia, Gubernur Lampung berkomitmen mendukung program pembangunan Sekolah Rakyat dan pemerintah daerah menargetkan agar salah satu dari dua lokasi yang telah diusulkan bisa mulai dibangun tahun ini.
"Ini bukan hanya sekadar proyek pembangunan, tetapi langkah nyata untuk memastikan masa depan pendidikan anak-anak Lampung. Melalui program ini diharapkan generasi muda dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang berguna bagi kemajuan pribadi dan daerah," ucap dia.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengusulkan dua lokasi sebagai calon tempat pembangunan Sekolah Rakyat yaitu ada di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi lokasi prioritas pembangunan dan Slusuban, Kabupaten Lampung Tengah.
Kota Baru dipilih sebagai lokasi utama karena akses jalan dan utilitas pendukung yang sudah tersedia. Selain itu, status lahan telah memiliki sertifikat hak milik atas nama Pemerintah Provinsi Lampung.
Namun, terdapat beberapa dokumen teknis yang harus segera dilengkapi agar pembangunan dapat dimulai pada tahap pertama di Juli 2025, sesuai dengan rencana Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Baca juga: Pemprov Lampung: Bangun hubungan industrial untuk cegah PHK pekerja
Baca juga: 881 Koperasi Merah Putih sudah mulai terbentuk di Lampung
Baca juga: Pemprov Lampung terapkan pembayaran gaji ASN di tanggal satu
