"Desa adalah faktor penunjang ekonomi daerah, dan salah satu fokus utama yang dilakukan dalam strategi pembangunan pedesaan adalah dengan mendorong perkembangan desa secara berkelanjutan," ujar Samsudin berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Senin.
Ia mengatakan dari total 2.446 desa yang ada di Provinsi Lampung saat ini tidak ada lagi desa yang berstatus sangat tertinggal.
"Sebagian besar desa di sini sudah mengalami kemajuan signifikan, dengan status berkembang, maju, bahkan mandiri," katanya.
Dia mengatakan pihaknya memahami bahwa desa menjadi tulang punggung perekonomian dan sosial masyarakat di daerahnya. Sehingga, desa akan tetap menjadi fokus pembangunan sekaligus melakukan peningkatan sumber daya yang ada di desa.
"Untuk mendukung terus perkembangan desa, pada 2024, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan 100 persen desa di Provinsi Lampung menerapkan program smart village atau desa pintar," ucap dia.
Menurut dia, dengan penerapan program smart village sebagai sarana pelayanan publik di desa berbasis elektronik serta digital. Diharapkan bisa menciptakan sumber daya manusia di desa semakin mumpuni.
Perkembangan program smart village pada akhir 2023, sudah mencapai 97 persen dari total jumlah desa yang ada di Provinsi Lampung sebanyak 2.446 desa yang tersebar di 13 kabupaten, dan hanya tersisa 61 desa yang belum menerapkan smart village.
Desa-desa tersebut ada di Kabupaten Pesisir Barat, Tanggamus, dan Lampung Utara. Kendala 61 desa belum dapat maksimal menerapkan smart village, karena adanya kendala sinyal internet yang menghambat penerapan pelayanan desa berbasis digital.
Untuk mendukung penerapan smart village pemerintah daerah juga telah memberikan bantuan sebanyak Rp15,9 miliar. Dari bantuan tersebut, setiap desa akan memperoleh dana bantuan pengembangan program smart village sebesar Rp6 juta.
Baca juga: Pj Gubernur Lampung minta dinkes cepat tangani kasus polio
Baca juga: Pj Gubernur Lampung: Pembangunan Kota Baru akan dilanjutkan
Baca juga: Pj Gubernur Lampung resmi canangkan PIN Polio serentak di 15 kabupaten/kota
