Bandarlampung (ANTARA) - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setempat menyiapkan langkah konkrit menghadapi bulan Ramadhan 1445 Hijriah.
"Salah satunya dengan menerapkan strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," kata Gubernur Arinal, pada High Level Meeting (HLM) dan Capacity Bulding TPID, di Bandarlampung, Rabu.
Menurut dia, kenaikan permintaan barang dan jasa selalu terjadi pada bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, karena itu dirinya mendorong penguatan sinergi TPID se-Provinsi Lampung dalam kegiatan stabilisasi harga melalui sinergi menjaga kelancaran distribusi, serta optimalisasi infrastruktur dan instrumen daerah yang mendukung ketahanan pangan.
Ia menambahkan ketersediaan bahan pangan pokok menjadi fokus utama substansi koordinasi, terutama komoditas beras yang tengah mengalami kenaikan harga.
"Pasokan beras kita aman, bahkan tercatat surplus. Prioritaskan sinergi menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi di level kabupaten/kota, setidaknya sampai dengan panen raya," ujarnya.
Pertemuan kali ini juga berdasarkan hasil temuan peninjauan langsung Gubernur Lampung bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia dan jajaran TPID Provinsi Lampung atas pasokan beras pada Jumat (26/2).
Langkah konkrit lainnya soal mengatasi isu kelangkaan dan kenaikan harga beras, Gubernur Lampung mengimbau agar bupati/wali kota, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal, serta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti Pergub No 71 Tahun 2017 dan Surat Edaran tentang Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Gabah.
"Saya minta tindakan segera dari bupati dan wali kota serta pihak terkait untuk mengawasi distribusi dan tata niaga, tindak tegas jika ada pelanggaran. Selain itu, optimalkan pendampingan kepada petani di tengah kondisi ketidakpastian iklim saat ini, serta perluas gerakan menanam komoditas pangan strategis," lanjutnya.
Selain itu, pihaknya juga akan memanggil PT Wilmar Padi Indonesia mengingat produsen benih itu membeli gabah dari petani di Lampung.
"Berdasarkan Pergub gabah asal Lampung tak boleh dijual ke luar daerah. Salah satu produsennya yang beli ya PT Wilmar Padi yang pabriknya berada di luar daerah Lampung," tambahnya.
Karena itu, ia dalam waktu dekat akan memanggil PT Wilmar Padi guna meminta penjelasan terkait pembelian gabah petani Lampung.
Baca juga: Gubernur: Pasokan beras di Lampung masih terjaga
Baca juga: BI Lampung sebut optimalkan distribusi untuk jaga stabilitas harga beras
Baca juga: BI Lampung optimistis laju inflasi selama tahun 2024 terkendali
Gubernur Lampung minta TPID kendalikan inflasi hadapi Ramadhan-Idul Fitri
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, pada High Level Meeting (HLM) dan Capacity Bulding TPID, di Bandarlampung, Rabu (21/2/2024) (ANTARA/Agus Wira Sukarta)
Saya minta tindakan segera dari bupati dan wali kota serta pihak terkait untuk mengawasi distribusi dan tata niaga, tindak tegas jika ada pelanggaran
