Jakarta (Antaranews Lampung) - Pemerintah harus tegas dalam menargetkan penyelesaian upaya pengendalian penggunaan sepeda motor dan mobil pribadi sebagai angkutan umum, kata Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Ellen Tangkudung.
"Ini masa transisi, karena memang seharusnya transportasi umum itu bukan sepeda motor dan mobil pribadi. Tapi sekarang terjadi, malah jadi banyak," kata Ellen dalam siaran pers diterima di Jakarta, Jumat dini hari.
Diakuinya, perubahan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi saat ini secara tidak langsung mengubah cara kerja dan pola pikir masyarakat termasuk kecenderungan masyarakat yang menginginkan angkutan umum yang praktis dan cepat.
Menjamurnya fenomena sistem angkutan daring menjawab keinginan masyarakat. Namun di sisi lain, sistem ini banyak melanggar aturan termasuk potensi kejahatan yang bisa terjadi dalam penggunaan angkutan daring.
Pemerintah pun akan memberlakukan Permenhub Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Ellen menyambut baik adanya Permenhub tersebut karena tujuannya adalah agar hak warga negara dalam menggunakan angkutan umum lebih terjamin.
"Ini demi mengendalikan dan mengontrol fenomena transportasi online yang semakin marak di Indonesia. Baik transportasi online dengan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat," ujarnya.
Pemerintah harus tegas tertibkan angkutan daring
Ilustrasi aplikasi pemesanan taksi online (Antara News)
Ini masa transisi, karena memang seharusnya transportasi umum itu bukan sepeda motor dan mobil pribadi. Tapi sekarang terjadi, malah jadi banyak, kata Ellen
