Jakarta (ANTARA Lampung) - Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan bahwa bantuan budi daya perikanan terus disebarkan ke berbagai daerah, dan rencana bantuan untuk 2016 akan tuntas seluruhnya pada akhir tahun.
"Pada akhir November ini, hampir semua kegiatan (pemberian bantuan) di perikanan budi daya diperkirakan sudah selesai," kata Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Slamet Soebjakto dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.
Slamet memaparkan pihaknya memiliki beragam kegiatan utama antara lain pendistribusian benih sejumlah komoditas kelautan dan perikanan untuk bantuan masyarakat di berbaga daerah.
Selain itu, ujar dia, ada pula bantuan seperti 26 paket bioflik, 888 paket budidaya rumput laut, 39 unit ekskavator, 84 paket pakan ikan mandiri, dan 715 paket bantuan sarana prasana budidaya Selanjutnya, pada tahun 2016 ini juga ada bantuan keramba jaring apung sebanyak 202 paket yang tersebar di 22 provinsi atau 48 kabupaten/kota. "Ini sudah realisasi di lapangan," katanya.
Kemudian, bantuan lainnya adalah 39 unit ekskavator di 23 provinsi atau 38 kabupaten/kota, 410 unit bantuan kincir air, serta bantuan 84 paket pakan mandiri di 15 provinsi di 32 kabupaten/kota.
Ada pula bantuan 100 paket minapadi di 9 provinsi atau 13 kabupaten/kota, yaitu program di mana kawasan persawahan dicampur dengan produksi sejumlah ikan.
Bantuan lainnya adalah 60 paket bantuan kekerangan di 7 provinsi di 8 kabupaten/kota, yang dinilai mirip dengan pengembangbiakan rumput laut.
"Kerang mirip rumput laut karena biayanya murah dan tinggal menyebarkan benih yang tinggal dipanen," katanya dan menambahkan, setap lokasi percontohan untuk paket kekerangan dipastikan bebas dari logam berat agar aman dikonsumsi.
Sebagaimana diwartakan, KKP diminta jangan hanya fokus kepada pencurian ikan karena ada banyak hal yang strategis dalam sektor kelautan dan perikanan yang perlu diperhatikan secara seksama.
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyatakan, KKP seharusnya juga fokus kepada pembinaan nelayan, pelestarian ekosistem laut, serta perbaikan infrastruktur pelabuhan dan kapal tangkap ikan.
Politisi Partai Gerindra itu berpendapat bahwa karena konsentrasi KKP lebih banyak kepada pemberantasan pencurian ikan juga mengakibatkan produksi ikan nasional menurun.
Dengan turunnya produksi ikan, lanjutnya, maka banyak kebutuhan ikan nasional yang dipenuhi dengan melakukan impor.
Dia juga menekankan agar pemerintah menyediakan infrastruktur pelabuhan perikanan laut yang memadai, serta kapal penangkap ikan yang sesuai dengan kebutuhan nelayan. (Ant)
