Bandarlampung (ANTARA) - Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung menargetkan perbaikan infrastruktur jalan melalui skema kerja sama tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di daerahnya pada 2025 mencapai Rp10 miliar.
"Dalam melakukan perbaikan infrastruktur jalan memang membutuhkan biaya yang cukup besar, sebab satu kilometer saja kalau dikerjakan dengan membebankan penuh dari anggaran pemerintah membutuhkan Rp10 miliar. Sehingga membutuhkan peran dari perusahaan dalam meningkatkan kemantapan jalan di Lampung," ujar Kepala Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung Muhammad Taufiqullah di Bandarlampung, Jumat.
Ia mengatakan kerja sama dengan perusahaan ini dimungkinkan mengingat pembiayaan pengerjaan infrastruktur jalan yang cukup mahal dan keterbatasan anggaran dalam APBD.
"Melalui program Corporate Social Responsibility, peran nyata perusahaan dalam mendukung pembangunan infrastruktur ini sudah berjalan pada 2024 yang langsung dilakukan oleh dua perusahaan," katanya.
Ia menjelaskan pada 2024 panjang infrastruktur jalan yang sudah berhasil dibangun dengan kerja sama perusahaan, mencapai dua kilometer dengan pembiayaan dari anggaran pemerintah Rp10 miliar dan Rp10 miliar berasal dari CSR perusahaan.
"Tahun kemarin anggaran pemerintah hanya Rp10 miliar untuk jalan sepanjang dua kilometer jadi lebih efektif dan efisien. Jadi pondasinya dikerjakan oleh perusahaan sedangkan pengaspalan jalan dilakukan oleh pemerintah," ucap dia.
Untuk 2025, lanjut dia, pihaknya masih menargetkan kegiatan pembangunan jalan melalui kerja sama CSR dengan alokasi anggaran yang serupa dengan tahun sebelumnya.
"Di 2025 kami akan lakukan hal yang sama dan akan mengajak lebih banyak perusahaan lagi. Untuk anggarannya target sama seperti 2024 sebesar Rp10 miliar tapi kalau lebih karena partisipasi perusahaan banyak tentu kami akan terima," tambahnya.
Ia mengharapkan makin banyak perusahaan yang ikut berperan dalam membangun infrastruktur jalan, sebab manfaatnya juga akan langsung dirasakan perusahaan selain bagi masyarakat luas.
"Beberapa waktu lalu juga ada kegiatan masyarakat yang melakukan perbaikan secara mandiri, karena memang ada efisiensi anggaran baik di pusat ataupun di daerah tapi dengan adanya kerja sama melalui CSR ini setidaknya dapat menjadi solusi terkait perbaikan jalan rusak," ujar dia.
Sebelumnya, pada 2023 kondisi kemantapan ruas jalan provinsi di Lampung tercatat sebesar 78,68 persen dan masih terdapat 21,33 persen dalam kondisi tidak mantap. Sedangkan pada 2024 kemantapan jalan meningkat sedikit menjadi 78,81 persen.
Baca juga: Pemprov Lampung sebut 52 ruas jalan provinsi diperbaiki tahun ini
Baca juga: Gubernur Lampung: Pemda siap percepat perbaikan jalan jelang mudik Lebaran
Baca juga: Mendagri minta jalan diperbaiki untuk kelancaran mudik Lebaran
