"Tidak seluruh masalah dapat terselesaikan dengan pasar murah, malah pasar murah itu diakses oleh masyarakat yang masih punya kekuatan finansial, yakni mereka yang membeli untuk kebutuhan bulanan, bukan harian," kata Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah di Bengkulu, Kamis (7/3).
Dikatakan pasar murah tidak terlalu efektif ketika tidak dibarengi dengan pasokan stok beras murah yang mencapai "kantong-kantong" masyarakat dengan keterbatasan finansial.
"Mereka yang dapat penghasilan harian. Hari ini dapat uang, baru beli beras sekilo atau setengah kilogram, cukup untuk makan hari itu. Besok seperti itu lagi, masyarakat segmen ini tidak mungkin mengakses pasar murah," ucapnya.
Oleh karena itu, kata dia, perlu ada stok beras di tingkat RT yang mudah diakses masyarakat dengan pembelian eceran kilogram atau cupakan.
Oleh karena itu, kata dia, perlu ada stok beras di tingkat RT yang mudah diakses masyarakat dengan pembelian eceran kilogram atau cupakan.
Namun, menurut dia, yang harus dipastikan adalah keamanan dan kelancaran distribusi, serta tidak ada permainan harga tingkat desa dan RT yang mengakibatkan akan menyulitkan masyarakat, terutama bagi yang tidak mampu.
Harganya, lanjut Rohidin, harus sesuai dengan regulasi yang diterbitkan pemerintah tentang harga eceran.
"Ini yang perlu dikaji dan matangkan. Kalau memungkinkan beras cadangan, pemerintah bisa didistribusikan ke tingkat desa kelurahan, hingga RT," katanya.
Dikatakan bahwa beras SPHP Bulog perlu dikaji. Hal ini agar benar-benar tujuan pemerintah menyediakan beras dengan harga murah untuk masyarakat terealisasi secara tepat, bukan malah menambah masalah.
Komoditas beras, menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, merupakan penyumbang tertinggi inflasi dalam kelompok bahan makanan volatil.
Ia mengatakan bahwa kelompok bahan makanan volatil ini tingkat inflasinya di Bengkulu berada di atas lima persen, atau cukup jauh di atas target nasional.
Khusus bahan makanan volatil, kata dia, angka inflasi Bengkulu masih di atas lima persen. Akan tetapi, kalau secara keseluruhan, angka inflasinya masih pada 3,09 persen.
"Kalau khusus bahan pangan itu di atas lima persen, artinya ini memang harus dipastikan pasokannya, terutama sembilan bahan pokok," kata Gubernur Rohidin.
Harganya, lanjut Rohidin, harus sesuai dengan regulasi yang diterbitkan pemerintah tentang harga eceran.
"Ini yang perlu dikaji dan matangkan. Kalau memungkinkan beras cadangan, pemerintah bisa didistribusikan ke tingkat desa kelurahan, hingga RT," katanya.
Dikatakan bahwa beras SPHP Bulog perlu dikaji. Hal ini agar benar-benar tujuan pemerintah menyediakan beras dengan harga murah untuk masyarakat terealisasi secara tepat, bukan malah menambah masalah.
Komoditas beras, menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, merupakan penyumbang tertinggi inflasi dalam kelompok bahan makanan volatil.
Ia mengatakan bahwa kelompok bahan makanan volatil ini tingkat inflasinya di Bengkulu berada di atas lima persen, atau cukup jauh di atas target nasional.
Khusus bahan makanan volatil, kata dia, angka inflasi Bengkulu masih di atas lima persen. Akan tetapi, kalau secara keseluruhan, angka inflasinya masih pada 3,09 persen.
"Kalau khusus bahan pangan itu di atas lima persen, artinya ini memang harus dipastikan pasokannya, terutama sembilan bahan pokok," kata Gubernur Rohidin.
