"Realisasi belanja pemerintah pusat hingga Oktober 2024 mencapai Rp7,97 triliun, atau sudah mencapai 71,98 persen dari pagu dengan pertumbuhan 12 persen dari tahun per tahun," ujar Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu Nikodemus Sigit Rahardjo, di Bandarlampung, Selasa.
Ia menjelaskan kinerja belanja pemerintah pusat yang tumbuh 12 persen tersebut didorong oleh belanja dukungan kepada manajemen pendidikan, dan peningkatan kompetensi guru dari sisi belanja pegawai.
"Bila dirincikan berdasarkan jenis belanja untuk belanja pegawai berjumlah Rp3,6 triliun naik 15,78 persen dari bulan yang sama di tahun 2023, yaitu sebesar Rp3,1 triliun. Kemudian belanja barang di akhir Oktober berjumlah Rp3,5 triliun naik 12,94 persen dari tahun sebelumnya Rp3,1 triliun," katanya.
Selanjutnya belanja bantuan sosial naik 12,94 persen dari Rp30,64 miliar ke Rp36,72 miliar di Oktober 2024. Sedangkan untuk belanja modal mengalami penurunan 6 persen dari Rp829 miliar di Oktober 2023 menjadi Rp779 miliar di Oktober 2024.
"Belanja pegawai yang tumbuh 15,78 persen tahun per tahun, tersebut digunakan untuk mendukung manajemen pendidikan dan peningkatan kompetensi guru pada Kementerian Agama, pembayaran gaji serta tunjangan ASN, TNI, Polri dan PPPK," ujar dia
Dia menjelaskan dari segi belanja barang pertumbuhan didukung oleh kegiatan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, peningkatan kualitas dan kapasitas perguruan tinggi, serta konektivitas.
"Sedangkan dari belanja bantuan sosial mengalami pertumbuhan karena adanya proses penyaliran Kartu Indonesia Pintar pada UIN Raden Intan dan IAIN Metro kepada 3.149 mahasiswa," ujar dia.
Dia melanjutkan ada sejumlah belanja yang langsung menyentuh masyarakat Lampung, yaitu 6.298 orang mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, 53.837 orang siswa SD, SMP, SMA yang menerima bantuan operasional sekolah, 1.700 orang bantuan pangan kewaspadaan pangan an gizi, 131.650 keluarga dengan anak usia di bawah dua tahun (baduta) mendapat pendampingan 1.000 hari pertama kelahiran.
"500 orang generasi muda yang terbina program literasi, 330 orang nelayan telah terlatih sistem jaminan mutu dan keamanan perikanan, 8.782 keluarga memperoleh bimbingan perkawinan serta komunikasi, serta 199 industri kecil mendapat pendampingan serta pelatihan kewirausahaan," katanya.
Menurut dia, komposisi distribusi realisasi belanja pemerintah pusat per fungsi sampai dengan Oktober terbesar ada pada fungsi pendidikan dengan persentase 26,47 persen, kemudian secara beruntun fungsi ketertiban dan keamanan sebesar 23,10 persen, fungsi ekonomi 15,93 persen, dan fungsi pelayanan umum 15,25 persen.
