Bandarlampung (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP) Haji RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan ibadah haji.
"Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem penyelenggaraan ibadah haji dengan berorientasi pada kemaslahatan umat," katanya di Asrama Haji Lampung, Senin.
Ia mengungkapkan BP Haji memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan haji berjalan efisien, aman, dan nyaman, bagi jamaah.
"Haji itu harus efisien, aman, dan nyaman bagi jamaah," kata dia.
Meskipun operasional dan kebijakan penyelenggaraan haji saat ini masih di bawah Kementerian Agama, kata dia, BP Haji memiliki dua fungsi utama yakni membangun ekosistem ekonomi haji dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji.
"Dalam setahun terakhir kami telah mulai merancang ekosistem ekonomi haji untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan," kata dia.
Salah satu langkahnya, lanjut dia, mengoptimalkan asrama haji sebagai pusat kegiatan ekonomi yang produktif. Dengan potensi ekonomi dari asrama haji yang biasa, hal Ini dapat menjadi penggerak ekonomi lokal, sekaligus meningkatkan kenyamanan jamaah.
"Kami juga menyoroti pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji. Revisi ini yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), bertujuan untuk memperjelas peran BP Haji dalam penyelenggaraan ibadah haji secara penuh pada 2026," kata dia.
Menurut Dahnil, penyelenggaraan haji memiliki dampak ekonomi yang besar, terutama di sektor peternakan dan penyediaan makanan.
"Sebagian besar jamaah Indonesia memanfaatkan layanan hewan kurban dari dalam negeri. Jika ini dikelola dengan baik bisa membantu program gizi nasional. Dengan jumlah jamaah haji yang mencapai 200 ribu orang setiap tahun, dampaknya terhadap sektor peternakan bisa sangat signifikan," katanya.
Ia pun mengatakan BP Haji juga terus menggandeng berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, untuk mendapatkan masukan terkait kebijakan haji ke depannya.
"Stakeholder utama dari ekosistem haji ini adalah ormas Islam, termasuk Muhammadiyah dan NU. Kami ingin memastikan bahwa perspektif mereka turut menjadi bagian dalam kebijakan penyelenggaraan haji. Segala upaya ini untuk memastikan ibadah haji menjadi lebih baik dari sisi pelayanan, efisiensi, dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat luas," kata Dahnil Anzar Simanjuntak.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BP Haji ungkap pentingnya revisi UU penyelenggaraan haji
