Jakarta (ANTARA Lampung) - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh menyayangkan peredaran materi video anak yang salah ucap di depan Presiden Joko Widodo saat acara pembukaan gelaran Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2017.
Menurut Niam, tersebarnya video pada acara pembukaan gelaran RNPK 2017 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kamis, itu secara masif dan membuatnya sebagai bahan tertawaan harus segera dihentikan karena masuk dalam kategori perundungan pada anak.
KPAI pun sudah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia untuk menghentikan peredaran konten ini dengan cara mengambil alih.
"Itu bukan lelucon. Saatnya kita memiliki sensitivitas terhadap perlindungan anak. Dengan peredaran video tersebut, si anak akan tertekan secara psikis. Belum lagi akan jadi bahan olok-olok temannya. Ini harus dicegah," kata Niam melalui pers rilis yang diterima sejumlah media, Kamis.
Niam berharap kejadian itu adalah spontanitas dan keluguan anak, bukan kesengajaan oleh orang dewasa. Walau demikian, agar tidak terus diedarkan dan jadi bahan tertawaan, Kominfo harus segera ambil langkah cepat.
"Saya juga minta masyarakat untuk tidak terus menyebarkannya. Jadilah orang yang cerdas dan punya sensitivitas terhadap perlindungan anak. Bayangkan kalau itu adalah anak kita," ucapnya.
Ia juga menuturkan peyebaran video tersebut bisa berakibat tidak baik bagi tumbuh kembang anak. Anak merasa dipermalukan dan bisa melahirkan stigma buruk pada anak.
"Saya rasa polisi perlu juga mengusut siapa yang pertama kali mengedarkan hingga jadi bahan tertawaan untuk ambil langkah hukum. Hal semacam ini tidak dianggap lumrah sehingga menjadi mati rasa perlindungan anak. Saya secara khusus juga sudah berkomunikasi dengan Dirtipideksus Mabes untuk ambil langkah. Saya yakin polisi punya kemampuan dan komitmen untuk pemastian perlindungan anak," katanya. (Ant)
