"Penyaluran transfer ke daerah di Lampung hingga triwulan II 2024 tumbuh 12,68 persen atau mencapai Rp11,5 triliun dibandingkan periode yang sama pada 2023 yaitu sebesar Rp10,1 triliun," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin di Bandarlampung, Lampung, Selasa.
Ia mengatakan pertumbuhan transfer ke daerah itu didorong oleh pencapaian positif realisasi dana alokasi umum (DAU) sebesar 16,82 persen atau mencapai Rp7,5 miliar dari tahun ke tahun.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan penyaluran pendanaan kelurahan sebesar 60,47 persen mencapai Rp32,50 miliar, DAU bidang pendidikan 29,54 persen mencapai Rp790,7 miliar, dan DAU block grant 18,05 persen sebesar Rp6,3 triliun.
Kemudian, percepatan penyaluran DAU penggajian PPPK di sembilan pemerintah daerah Rp40,75 miliar, DAU kesehatan Rp258,2 miliar, dan DAU pekerjaan umum Rp147,36 miliar.
"Lalu, dari penyaluran dana alokasi khusus (DAK) nonfisik sebesar 1,07 persen mencapai Rp2,1 triliun, pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya realisasi tunjangan profesi guru sebesar 1,03 persen Rp19,76 miliar, bantuan operasional sekolah sebesar 4,30 persen mencapai Rp848 miliar, dan dana fasilitasi penanaman modal sebesar 10,91 persen mencapai Rp3,81 miliar," katanya.
Sedangkan, untuk penyaluran DAK nonfisik lainnya meliputi bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) museum dan taman budaya Rp2,75 miliar, bantuan operasional keluarga berencana Rp46,73 miliar, bantuan operasional kesehatan (BOK) dinas Rp67,07 miliar, BOK puskesmas Rp77,44 miliar, BOP PAUD Rp62,72 miliar, BOP kesetaraan Rp21,41 miliar, serta ketahanan pangan dan pertanian Rp3,72 miliar.
Lalu, bagi pelayanan kepariwisataan Rp1,10 miliar, pelayanan PPA Rp62,72 miliar, PK2SIKM Rp0,86 miliar, peningkatan kapasitas koperasi usaha kecil dan menengah (PK2UKM) Rp2,89 miliar, TKG ASN Daerah Rp9,69 miliar, dan TPG ASN Daerah Rp942,93 miliar.
"Pertumbuhan TKD juga dipengaruhi oleh realisasi dana desa sebesar 22,46 persen yang dipengaruhi adanya redesign penyaluran dana desa. Serta, adanya peningkatan kepatuhan penyampaian syarat penyaluran oleh pemerintah daerah dan desa. Kemudian ada pertumbuhan insentif fiskal sebesar 22,09 persen," ucap dia.
Menurut dia, sisa pagu alokasi transfer ke daerah sampai akhir 2024 sebesar Rp10,8 triliun.
"Sementara itu, realisasi dana bagi hasil (DBH) turun 7,68 persen dan DAK fisik sebesar 37,46 persen," tambahnya.
Ia mengatakan pertumbuhan transfer ke daerah itu didorong oleh pencapaian positif realisasi dana alokasi umum (DAU) sebesar 16,82 persen atau mencapai Rp7,5 miliar dari tahun ke tahun.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan penyaluran pendanaan kelurahan sebesar 60,47 persen mencapai Rp32,50 miliar, DAU bidang pendidikan 29,54 persen mencapai Rp790,7 miliar, dan DAU block grant 18,05 persen sebesar Rp6,3 triliun.
Kemudian, percepatan penyaluran DAU penggajian PPPK di sembilan pemerintah daerah Rp40,75 miliar, DAU kesehatan Rp258,2 miliar, dan DAU pekerjaan umum Rp147,36 miliar.
"Lalu, dari penyaluran dana alokasi khusus (DAK) nonfisik sebesar 1,07 persen mencapai Rp2,1 triliun, pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya realisasi tunjangan profesi guru sebesar 1,03 persen Rp19,76 miliar, bantuan operasional sekolah sebesar 4,30 persen mencapai Rp848 miliar, dan dana fasilitasi penanaman modal sebesar 10,91 persen mencapai Rp3,81 miliar," katanya.
Sedangkan, untuk penyaluran DAK nonfisik lainnya meliputi bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) museum dan taman budaya Rp2,75 miliar, bantuan operasional keluarga berencana Rp46,73 miliar, bantuan operasional kesehatan (BOK) dinas Rp67,07 miliar, BOK puskesmas Rp77,44 miliar, BOP PAUD Rp62,72 miliar, BOP kesetaraan Rp21,41 miliar, serta ketahanan pangan dan pertanian Rp3,72 miliar.
Lalu, bagi pelayanan kepariwisataan Rp1,10 miliar, pelayanan PPA Rp62,72 miliar, PK2SIKM Rp0,86 miliar, peningkatan kapasitas koperasi usaha kecil dan menengah (PK2UKM) Rp2,89 miliar, TKG ASN Daerah Rp9,69 miliar, dan TPG ASN Daerah Rp942,93 miliar.
"Pertumbuhan TKD juga dipengaruhi oleh realisasi dana desa sebesar 22,46 persen yang dipengaruhi adanya redesign penyaluran dana desa. Serta, adanya peningkatan kepatuhan penyampaian syarat penyaluran oleh pemerintah daerah dan desa. Kemudian ada pertumbuhan insentif fiskal sebesar 22,09 persen," ucap dia.
Menurut dia, sisa pagu alokasi transfer ke daerah sampai akhir 2024 sebesar Rp10,8 triliun.
"Sementara itu, realisasi dana bagi hasil (DBH) turun 7,68 persen dan DAK fisik sebesar 37,46 persen," tambahnya.
