Jakarta (ANTARA) - Calon Wakil Presiden Mahfud Md, mengatakan bahwa pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan banyak mafia tambang ilegal yang dibekingi oleh aparat dan pejabat.
Mahfud mengatakan hal itu ketika merespons Cawapres RI Gibran Rakabuming Raka soal solusinya memberantas masalah sumber daya alam (SDA) dan energi.
"KPK seminggu lalu mengatakan pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu dibeking oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya," kata Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu.
Mahfud lantas mengungkapkan saat ini tercatat 2.500 tambang ilegal dan deforestasi mencapai 12,5 juta hektare hutan dalam 10 tahun terakhir.
"Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan, dan 23 kali luasnya Pulau Madura, tempat saya tinggal, ini deforestasi dalam waktu 10 tahun," ujarnya.
Terkait dengan hal itu, Mahfud menegaskan bahwa solusinya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum.
Sebelumnya, Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango dalam acara Penguatan Antikorupsi Korupsi untuk Penyelenggaraan Negara (PAKU Integritas), Rabu (17/1), mengungkap ada oknum yang menjadi beking korupsi di sektor eksplorasi sumber daya alam.
"Kami temui oknum-oknum sebagai beking di sektor pengelolaan sumber daya alam, seperti pada sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan. Oknum-oknum yang memeras dan meminta jatah proyek masih kerap diadukan masyarakat," kata Nawawi.
Mahfud sebut KPK ungkap banyak aparat bekingi mafia tambang ilegal
Cawapres RI Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan pandangannya di hadapan dua cawapres lainnya Muhaimin Iskandar (kiri) dan Mahfud Md. saat debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). ANTARA FOTO//M Risyal Hidayat/Spt.
Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan, dan 23 kali luasnya Pulau Madura, tempat saya tinggal, ini deforestasi dalam waktu 10 tahun, ujarnya
