Lampung Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggelar diseminasi audit kasus stunting tahun 2023, dalam rangka menekan percepatan penurunan kasus stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang.
Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sugeng Raharjo, saat dihubungi dari Lampung Selatan, Kamis, mengatakan melalui kegiatan tersebut, penurunan kasus stunting dapat tercapai, mengingat pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional.
"Komitmen tersebut terwujud dalam masuknya stunting ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang cukup signifikan dari kondisi 27,6 persen pada tahun 2019, diharapkan menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang," kata dia.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melakukan terobosan dalam menurunkan prevalensi stunting melalui pendampingan keluarga.
"Pendampingan dilakukan berkesinambungan mulai dari calon pengantin, Ibu hamil dan pasca persalinan serta bayi hingga umur dua tahun, yang dilakukan oleh kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang ada di setiap Pekon ataupun Kelurahan," katanya.
Ia juga mengatakan, dengan pendampingan yang melekat pada keluarga, diharapkan semua faktor resiko stunting dapat diidentifikasi sejak dini dan dilakukan upaya untuk meminimalisir faktor resiko tersebut.
"Tim pendamping keluarga tersebut terdiri dari tiga unsur yaitu Bidan Tenaga Kesehatan, Kader PKK dan Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) yang dibentuk ditingkat desa dan kelurahan," ujarnya.
Kemudian kata dia, adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat mengintervensi penurunan stunting di Lampung Barat.
"Mendapatkan solusi setiap permasalahan, mendapatkan treatmen yang tepat pada kasus stunting yang sulit, sesuai rencana tindak lanjut yang akan diberikan oleh tim pakar audit kasus stunting," ujar dia.
Mengingat Kabupaten Lampung Barat berdasarkan data penimbangan pada bulan Agustus 2022 lalu memiliki balita stunting sebanyak 1.058 anak dari 19.982 balita.
"Dengan lokasi terbanyak terdapat di Kelurahan Sekincau yaitu 52 orang anak balita dan di Pekon Tugu Ratu Kecamatan Suoh sebanyak 41 anak Balita," ucapnya.
Oleh karena itu, Kelurahan Sekincau dan Pekon Tugu Ratu dipilih menjadi lokus audit kasus stunting di Tahun 2023.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua pelaksana kepala dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB-PPPA) Kabupaten Lampung Barat Danang Harisuseno, mengatakan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya pemkab setempat untuk mencari penyebab terjadinya stunting pada balita sehingga ke depannya dapat di identifikasi.
"Selain itu menjadi salah satu sarana bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk melihat sejauh mana penanganan stunting di bumi Sai Betik Beguai Jejama," kata Danang.
Untuk diketahui, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah dilakukan audit Kasus Stunting pada tanggal 20 September 2023 lalu yang titik lokuskan di Pekon Tugu Ratu Kecamatan Suoh dan Kelurahan Sekincau.
