Grondkaart final sebagai bukti atas kepemilikan sah aset PT KAI

id lampung,kai, divre iv, tanjungkarang, grondcaard, aset kai, aset,aset pt kai

Grondkaart final sebagai bukti atas kepemilikan sah aset PT KAI

Grondkaart itu final sebagai bukti atas kepemilikan yang sah aset PT KAI. ANTARA/HO-KAI

Grondkaart itu final sebagai bukti kepemilikan yang sah atas aset PT KAI dan tidak perlu diperdebatkan lagi

Bandarlampung (ANTARA) - Banyak masyarakat dan pejabat pemangku kepentingan di wilayah Lampung yang tidak paham atau tidak tahu salah satu bukti kepemilikan aset (lahan/tanah) berupa “Grondkaart” menimbulkan informasi yang simpang siur dan kesalahpahaman, sehingga membuat masyarakat yang mendiami aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan sebelumnya menyewa lahan tersebut kepada KAI berubah menjadi lalai dan berniat ingin memiliki aset tersebut.

Apa itu Grondkaart? 
Grondkaart adalah sebuah gambar penampang lahan yang dibuat untuk menunjuk suatu objek lahan dengan batas-batas tertentu yang tertera di atasnya, Grondkaart memiliki dua fungsi yaitu fungsi kepemilikan dan kepentingan.

Fungsi kepemilikan menegaskan hak kepemilikan atas lahan tersebut disertai bukti kepemilikan yang ditunjukkan melalui pencantuman pejabat Kadaster (BPN zaman dulu) berdasarkan hasil pengukuran tanah oleh petugas Kadaster (surat ukur tanah). 

Selain itu Grondkaart memiliki kekuatan hukum berupa pencantuman surat keputusan/surat ketetapan pejabat pemerintah yang menyetujui pengesahan Grondkaart tersebut. surat keputusan/ketetapanpejabat yang berwenang memuat penjelasan tentang riwayat tanah yang tertera dalam Grondkaart serta proses kepemilikan oleh subjek yang tercantum dalam Grondkaart.

DI samping kekuatan hukum berupa surat keputusan/ketetapan dari Kadaster, Grondkaart juga memiliki kekuatan hukum dari pejabat pemerintah (instansi) yang berwenang untuk mengesahkan kepemilikan lahan dan pembuktiannya melalui Grondkaart.

Grondkaart juga memiliki fungsi kepentingan yang menunjuk pada tujuan objek yang dimuat dalam Grondkaart serta pihak-pihak yang berkepentingan atas objek di dalam Grondkaart. Hal tersebut tampak dari persetujuan atau pengetahuan oleh pejabat terkait atas penggunaan objek Grondkaart tersebut.

Dalam suatu kesempatan diskusi di Bandarlampung, Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) M Noor Marzuki secara tegas mengatakan bahwa bukti kepemilikan aset-aset tanah BUMN (di antaranya aset  tanah milik PT KAI) adalah Grondkaart. Grondkaart itu final sebagai bukti kepemilikan yang sah atas aset PT KAI dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Sehingga dengan adanya Grondkaart secara otomatis aset tanah KAI sudah terbebas dari kepemilikan masyarakat. 

Salah satu aset PT KAI Divre IV Tanjungkarang yang dilakukan penertiban oleh petugas kereta api. ANTARA/HO-KAI

Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa Grondkaart dapat digunakan sebagai dasar rujukan dan eksplanasi tentang kepemilikan hak atas suatu tanah dan akan diketahui siapa pemegang hak atas tanah tersebut .

Bahkan Sekjen ATR/BPN M Noor Marzuki meminta agar BUMN seperti KAI untuk mengamankan asetnya secara fisik dan legalitas serta mengelola aset tersebut supaya memiliki nilai ekonomis. Ini sejalan dengan aturan penjagaan dan pengelolaan/pendayagunaan aset KAI, di antaranya:

1. Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor B-11/MK.16/1994 tanggal 24 Januari 1994. Yang pada pokoknya menyatakan:

a. Tanah-tanah yang diuraikan dalam Grondkaart pada dasarnya adalah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai Aktiva Tetap Perumka. Berkenaan dengan hal itu, maka tanah-tanah tersebut perlu dimantapkan statusnya menjadi milik/kekayaan Perumka.

b. Terhadap tanah Perumka yang dimanfaatkan melalui pihak ketiga supaya diterbitkan sertifikatnya atas nama Perumka.

c. Terhadap tanah Perumka yang diduduki pihak lain yang tidak berdasarkan kerja sama dengan Perumka, supaya tidak menerbitkan sertifikat atas nama pihak lain tersebut. Jika tidak ada izin/persetujuan dari Menteri Keuangan.

2. Surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan Nomor HK.48/KA.101/MPHB tanggal 28 Februari 1994.

a. Bahwa sebagian aktiva tetap aset Perum Kereta Api berupa tanah belum seluruhnya didukung dengan tanda bukti kepemilikan sertifikat, tetapi baru berupa tanda bukti yang diuraikan dalam grondkaart.

b. Hal tersebut dikarenakan dana pembiayaan untuk pengurusan sertifikat tanah-tanah Perumka dimaksud belum cukup tersedia, namun secara bertahap terus diproses.

c. Dimohon bantuan Saudara Menteri Keuangan agar tanah-tanah yang diuraikan dalam grondkaart dan merupakan kekayaan negara diamankan dan diadministrasikan dalam peta pendaftaran tanah (Kadaster) pada kantor pertanahan.

3. Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara kepada Direksi BUMN Nomor SE-09/MBU/2008 tanggal 23 Mei 2008.

a. Melakukan pembenahan terhadap administrasi dan dokumen kepemilikan dan penguasaan aset perusahaan.

b. Melakukan pengamanan terhadap aset yang dimiliki dan dikuasai perusahaan dari segala bentuk gangguan atau upaya-upaya pihak lain untuk menguasai atau mengalihkan aset perusahaan kepada pihak lain melalui cara-cara yang tidak sah.

c. Melakukan langkah-langkah untuk mengamankan dan menguasai kembali aset-aset perusahaan yang dikuasai pihak lain secara tidak sah, dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Kejaksaan apabila diperlukan.

4. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Sekretaris Menteri Negara BUMN Nomor R-1027.H/01-12/03/2009 tanggal 17 Maret 2009, perihal penertiban :

a. Rumah Negara/Rumah Dinas.

b. Penguasaan tanah dan/atau bangunan oleh pihak yang tidak berhak.

c. Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan Menteri Keuangan.

d. Pensertifikatan.

5. Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara kepada Direksi Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-09/MBU/2009 tanggal 25 Mei 2009.

a. Menyusun dan melaksanakan program secara sistematis untuk menata penguasaan rumah jabatan/dinas, penarikan semua aset yang dikuasai oleh orang yang tidak berhak, termasuk dengan melakukan upaya hukum yang optimal, baik secara pidana maupun perdata.

b. Menyusun dan melakukan program sertifikasi atas tanah dan bangunan yang belum bersertifikat untuk memberikan kepastian dan kejelasan alas hak.

c. Apabila Direksi mengalami kendala dalam melaksanakan penertiban aset dan bangunan maupun rumah dinas, agar memberikan laporan secara tertulis kepada Kementrian Negara BUMN untuk kami teruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara tanggal 10 September 2014.

7. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia Nomor R-4002/10-12/09/2014 tanggal 16 September 2014. Agar PT. Kereta Api Indonesia menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut :

a. Melanjutkan proses sertifikasi.

b. Melanjutkan proses penertiban rumah perusahaan dari pihak yang tidak berhak.

c. Secara berkesinambungan menyelesaikan permasalahan status kepemilikan tanah dan bangunan.

Upaya penertiban aset memang dapat dikatakan sebagai pekerjaan berat. Berat, karena setiap personel penertiban yang terdiri dari pegawai KAI, Polsuska, dibantu TNI/Polri dan Satpol PP harus berhadapan langsung dengan masyarakat atau warga yang menempati lahan aset negara. Tak jarang, mereka juga harus siap beradu mental untuk mempertahankan aset negara yang harus dilindungi tersebut. 
Baca juga: Derap langkah penyelamatan tanah negara sebagai aset PT KA
Baca juga: PT KAI Divre IV Tanjung Karang optimalkan aset strategis untuk disewa
Pewarta :
Editor : Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2022