Jakarta (Antaranews Lampung ) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyatakan dana desa dalam empat tahun terakhir telah meningkatkan kegiatan Posyandu, melalui pembangunan sebanyak 9.692 unit Polindes dan 28.820 unit Posyandu.
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, mengatakan saat ini 93 persen desa kini rutin menyelenggarakan kegiatan Posyandu setiap bulannya.
Desa yang mengalami kejadian gizi buruk, katanya, perlahan-lahan mengalami perbaikan arena pelayanan sosial dasarnya sudah mulai membaik. Desa dengan kejadian gizi buruk berkurang 29 persen.
Anwar mengatakan bentuk lain dari realisasi dana desa adalah telah terbangunnya sepanjang 191.600 kilometer jalan desa.
Menurut dia, hal ini tak hanya mempermudah akses masyarakat desa, namun juga berimplikasi signifikan terhadap aktivitas ekonomi perdesaan.
Contoh lain lagi terkait pasar desa. Dalam empat tahun terakhir, dana desa sudah membangun 8.983 unit pasar desa. Ini adalah infrastruktur ekonomi perdesaan yang sangat berpengaruh pada aktifitas ekonomi desa.
Anwar mengatakan, pemerintah alam empat tahun terakhir telah menyalurkan dana desa sebesar Rp187 triliun, yakni Rp 20,67 triliun pada tahun 2015, Rp 46,98 triliun pada tahun 2016, Rp 60 triliun pada tahun 2017 dan Rp 60 triliun pada tahun 2018.
Sedangkan tahun 2019, total dana desa yang akan disalurkan sebesar Rp70 triliun, sehingga total dana desa yang disalurkan dalam lima tahun berjalan sebesar Rp257 triliun.
Dana desa tidak pernah ada pengurangan. Justru meningkat setiap tahunnya. Artinya, kata dia, komitmen pemerintah sangat tegas.
"Bahwa dana desa bisa menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," ujar dia.
Anwar menerangkan, dana desa saat pertama diluncurkan fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial dasar.
Hal ini disebabkan masih minimnya ketersediaan infrastruktur dan pelayanan sosial dasar di desa seperti jalan, jembatan, Polindes, Posyandu, dan Saran Air Bersih.
"Tahun 2017 kita mulai perkenalkan dengan Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan). Desa kita karakternya sangat beragam. Kita dorong desa menemukan keunggulannya. Kemudian kita dorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan BUMDes kita bangun desa mampu membangun secara berkelanjutan secara mandiri, tanpa bergantung pada bantuan eksternal," ujar dia.
Sedangkan tahun 2018 adalah momentum untuk mendorong padat karya tunai. Hal itu Ini bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga untuk mindset (pola pikir) tangan di bawah menjadi tangan di atas.
"Maksudnya mengurangi dari bantuan tunai, jadi masyarakat bekerja," ujarnya.
