Mau PNS ? Bayar Rp200 Juta

Bandarlampung (ANTARA LAMPUNG) - Mau jadi PNS, berapa bayarannya dan bagaimana caranya ? Adakah praktik percaloan PNS di Provinsi Lampung ?

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, mengungkapkan belasan orang menjadi korban percaloan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung.
        
"Ada belasan orang menjadi korban pencaloan PNS di Lampung, masing-masing korban mengeluarkan uang sebesar Rp100 hingga Rp200 juta, diiming-imingi bisa lolos dalam seleksi penerimaan PNS di lingkungan Kanwil Kemenhukam di Lampung," katanya.
        
Denny langsung melakukan pemeriksaan pada oknum Kanwil Hukum dan HAM Lampung, yang diduga kuat melakukan percaloan CPNS, di Lampung, diduga jumlah korban percaloan ini lebih banyak daripada yang diakui pelaku.
        
Proses belum selesai, katanya, tapi setiap temuan kami tindaklanjuti dan sanksi tegas pasti akan dijatuhkan oleh oknum yang terlibat korupsi di lingkungan kementeriannya.
        
Bahkan bila terbukti ada pegawai kementerian yang masuk melalui jasa percaloan, akan ada sanksi tegas kedisiplinan pegawai dan langsung kasus tersebut akan dilapopkan ke pihak berwajib.
        
Sementara itu, oknum terduga pelaku percaloan yang terjadi di Lampung adalah pasangan suami-istri. Keduanya bekerja di lingkungan Kanwil Hukum dan HAM Lampung. Inisial mereka adalah AA dan IS.
        
"Mereka hanya mengakui menawarkan 'jasa meloloskan menjadi pegawai' pada tujuh orang. Nilai uang yang disetorkan mencapai Rp805 juta, dengan setoran antara Rp100 juta sampai Rp200 juta per korban," ujarnya.
        
Namun, data investigasi mendapatkan sekurangnya 14 nama sudah menggunakan jasa mereka, dengan bukti tak terbantah.
        
Dalam pemeriksaan, Denny menjelaskan, kedua oknum itu juga mengungkapkan keterlibatan pihak lain dalam jasa percaloan itu.
        
Wamenkumham berjanji semua temuan akan didalami dan ditindaklanjuti. Dia berharap masyarakat yang memiliki informasi tentang praktik percaloan CPNS, terutama terkait Kementerian Hukum dan HAM, melaporkannya ke Kanwil Hukum dan HAM terdekat.
        
Kementerian Hukum dan HAM berkomitmen penerimaan pegawai di lingkungannya pada 2012 harus bersih dari suap dan titipan.

Pengawas dari luar dilibatkan, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesian Corruption Watch (ICW), dan perguruan tinggi. Seleksi CPNS kementerian ini akan masuk tahap tes tertulis, pada 8 September 2012.

Banyak kalangan mengharapkan langkah-langkah Denny ini ditiru oleh Pemprov dan Pemkab/Pemkot di Lampung dalam perekrutan CPNS.