"Mari bersama semua bekerja, membangun desa agar semakin maju. Salah satunya dengan berkomitmen memunculkan ide kreatif, dan inovasi untuk menyukseskan program pembangunan desa," ujar dia melalui keterangan yang diterima di Bandarlampung, Sabtu.
Selain itu, meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintah desa melalui peningkatan kualitas belanja desa yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
"Desa-desa di Lampung harus mampu mengelola sumber daya dengan efisien, melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat," katanya.
Melalui pelatihan tersebut, ia meminta para aparatur dan kelembagaan desa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan inovasi yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan baik.
"Desa adalah fondasi bagi pembangunan daerah dan nasional, terobosan-terobosan untuk memajukan ekonomi perdesaan harus terus kita lakukan. Seperti saat ini kami berusaha untuk membangkitkan BUMDes, dan penggunaan digitalisasi desa melalui Program Smart Village," ucap dia.
Ia meminta para aparatur desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi desa di Lampung melalui program-program yang ada sehingga menjadi kekuatan ekonomi serta sosial daerah.
"Inovasi harus terus dikembangkan oleh aparatur di desa, agar desa bisa lebih maju dan tidak kalah bersaing," katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung Zaidirina mengatakan untuk meningkatkan kreatifitas dan inovasi aparat desa telah dilakukan Program P3PD.
"Pada 2023 ini ada sembilan kabupaten yang mengikuti pelatihan, dan tahun depan seluruh kabupaten akan menjadi lokus intervensi P3PD," ujar dia.
Ia mengatakan peserta pelatihan tersebut para kepala desa, ketua Tim Penggerak PKK desa, ketua badan permusyawaratan desa, sekretaris desa dan perangkat desa.
"Kemudian ketua posyandu, ketua karang taruna, dan ketua lembaga pemberdayaan masyarakat," katanya.
Ia menyebutkan materi pelatihan berkaitan dengan kepemimpinan, perubahan pola pikir dalam menghadapi perubahan dan kemajuan teknologi, pelatihan kelembagaan desa, manajemen dan tata kelola keuangan desa.
"Serta pemahaman hukum dan regulasi termasuk peraturan desa, monitoring dan evaluasi digitalisasi dan yang terakhir bagaimana penanganan dari pengaduan masyarakat," katanya.
