Bandarlampung, (Antara Lampung) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menurunkan 16 orang relawannnya untuk melakukan pengawasan di 27 titik di lima kabupaten di Lampung, saat masa pencoblosan Pemilu Presiden 9 Juli 2014.
Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, di Bandarlampung, Selasa, menyatakan pengawasan tersebut dilakukan untuk menjamin asas "free and fair election" betul-betul dijalankan dalam Pilpres 2014,dan memastikan terpenuhinya hak konstitusional warga.
Ia menyebutkan, pemantauan di lima kabupaten/kota itu, yaitu Bandarlampung, Mesuji, Lampung Timur, Tulangbawang, dan Lampung Tengah.
Lampung, menurutnya, menjadi satu dari 13 provinsi di Indonesia yang menjadi titik perhatian Komnas HAM untuk dilakukan pengawasan.
Provinsi lain yang juga menjadi titik perhatian Komnas HAM adalah Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.
Menurut Laila, penetapan lokasi difokuskan pada tiga hal yaitu kerentanan wilayah atau potensi konflik yang tinggi berdasar hasil analisis intelijen kepolisian dan BIN, potensi pelanggaran hak konstitusional terhadap kelompok rentan seperti pasien rumah sakit, warga binaan rumah tahanan negara di bawah pengawasan kepolisian dan Kementerian Hukum HAM, dan penyandang disabilitas.
Hal terakhir yang menjadi dasar penetapan lokasi untuk dilakukan pengawasan adalah kekhususan mengenai wilayah-wilayah tertentu, seperti konflik agraria di Register 45.
Ia menjelaskan, untuk Lampung temuan Komnas HAM pada pemantauan pra pilpres pada 10--13 Juni 2014 menyimpulkan bahwa Lampung belum memiliki data valid terhadap jumlah pemilih disabilitas, pemilih yang berstatus sebagai pasien rumah sakit, dan tahanan.
Selain itu, KPU Lampung dan KPU kabupaten/kota dianggap masih belum maksimal memberikan pendidikan politik dan sosialisasi terhadap kelompok rentan, serta netralitas penyelenggara yang dianggap masih bermasalah.
Komnas HAM menurut dia, juga mencatat mobilisasi pegawai akibat ketidaknetralan aparat negara, karena hampir seluruh kepala daerah di Lampung memiliki afiliasi dengan tim sukses, serta potensi konflik yang tinggi akibat banyak materi kampanye dengan muatan SARA dan kampanye hitam.
Pemantauan Pemilu Pilpres yang dilaksanakan Komnas HAM akan berlangsung pada 7-10 Juli 2014 ke sejumlah wilayah yang diprediksi rentan pelanggaran hak konstitusional warga yaitu rumah sakit, lapas dan rutan, penyandang disabilitas, masyarakat yang sedang berkonflik agraria, masyarakat minoritas, masyarakat adat, dan buruh perkebunan.
