Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menjawab pertanyaan terkait alasan tidak bersalaman dengan capres nomor urut 1 Anies Baswedan usai setelah debat ketiga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu.
Prabowo menyebut dia tidak bersalaman karena Anies tidak menghampiri dirinya selepas acara debat.
“Lho dia ngak datang ke saya. Saya lebih tua dari dia. Saya lebih senior dari dia,” kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers.
Usai acara debat, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghampiri Prabowo dan keduanya bersalaman. Selepas itu, Prabowo berbalik dan langsung turun dari panggung debat, sementara Ganjar lanjut bersalaman dengan Anies.
Anies, saat ditanya mengenai itu, menjawab dia mencari Prabowo untuk bersalaman selepas acara, tetapi yang dicari telah turun dari panggung.
“Saya mencari, tetapi sudah tidak ada, tidak tahu ke mana harus salaman,” kata Anies menjawab pertanyaan wartawan.
Debat ketiga Pilpres 2024, yang merupakan kelanjutan debat pertama pada 12 Desember 2023 dan debat kedua pada 22 Desember 2023, mengangkat isu-isu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.
Dalam sesi debat, masing-masing capres menyampaikan visi, misi, dan pandangannya soal isu-isu pertahanan, keamanan, dan geopolitik.
Ganjar dan Anies juga memanfaatkan debat ketiga itu untuk mengkritik kebijakan pertahanan Prabowo Subianto, mengingat saat ini dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI.
Beberapa kebijakan yang dikritik oleh Anies dan Ganjar saat sesi debat, di antaranya menyangkut pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) bekas dan pemenuhan kekuatan pokok minimum (MEF) yang dikhawatirkan tidak terwujud sampai akhir 2024.
Anies, dalam sesi debat, juga menyoroti kebijakan lumbung pangan (food estate) Prabowo.Terkait itu, Prabowo menanggapi data-data yang digunakan Ganjar dan Anies banyak yang keliru. Dia pun mengajak kedua capres itu untuk bertemu, duduk bersama, dan “buka-bukaan” data-data pengadaan alutsista serta kebijakan pertahanan lainnya.
