Alokasi pupuk subsidi Lampung tertinggi se-Sumatera

Bandarlampung (Antaranews Lampung) - Alokasi pupuk subsidi di Provinsi Lampung sejak 2015 hingga 2018, merupakan yang tertinggi se-Sumatera dan tertinggi di luar Jawa.

"Padahal, luas areal sawah Lampung kalah dengan Sumatera Utara dan Sumatera Selatan," kata Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Lampung, Edi Yanto, di Bandarlampung, Selasa (27/3).

Ia menyebutkan, pada 2015, total alokasi pupuk bersubsidi Lampung berada di posisi lima nasional dengan jumlah 484.100 ton. Sedangkan Sumatera Selatan 346.450 ton dan Sumatera Utara 434.050 ton.

Pada 2016, menurut Edy, Lampung malah di posisi keempat nasional dengan jatah 530.070 ton, sedangkan Sumatera Utara 457.270 ton dan Sumatera Sealtan 360.990 ton.

Ia menjelaskan alokasi pupuk Lampung juga teratas di Sumatera pada 2017 dengan 484.100 ton, disusul Sumatera Selatan 346.450 dan Sumatera Utara 434.040 ton. Sedangkan di 2018, Lampung tetap kokoh di puncak dengan alokasi 502.480 ton, jauh dari jatah Sumatera Selatan 320.140 ton dan Sumatera Utara 482.880 ton.

Menurutnya, keberhasilan Lampung terus menambah alokasi jatah tersebut, tak lepas dari penilaian pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian.

"Pemerintah pusat menilai Lampung berhasil menjalankan berbagai program, sehingga alokasi pupuknya ditambah," katanya.

Penentuan alokasi pupuk, lanjutnya, berdasarkan dua hal yakni luas lahan dan kinerja pemerintah daerah. Misalnya, alokasi tahun lalu tidak berhasil disalurkan dengan baik, jatahnya akan dialihkan ke provinsi lain.

"Meskipun demikian, alokasi tersebut masih kurang dari kebutuhan ril di lapangan," ujarnya.

Menjelang akhir 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung merilis luas lahan sawah Lampung seluas 400.566 hektare. Data BPS (2015) yang merilis luas sawah di Sumatera Selatan mencapain 774.502 hektare dan lahan sawah di Sumatera Utara pada 2016 seluas 435.814,5 hektare.?

Faktor lain yang membuat Lampung tertunggi jatah pupuk, kata Edi Yanto, terobosan penjualan pupuk online yang dicanangkan Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri pada 6 Mei 2016, di Kecataman Candi Puro, Lampung Selatan. Kemudian, kembali dicanangkan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo pada 14 Maret 2017, di Metro.

"Kinerja billing system ini telah diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan opininya bagus, meski masih ada beberapa catatan seperti keterlambatan pengiriman SP36. Tapi kalau pengiriman urea sudah baik," kata Edi Yanto,

Apalagi, menurutnya, Bank Lampung kini menerbitkan kredit billing system untuk menambah kekurangan modal petani menebus pupuk. Pada tahap awal rahun 2017, realisasi kredit billing system mencapai Rp400 juta.

"Kinerja inilah yang dinilai pemerintah pusat. Jadi, naik tidaknya alokasi pupuk itu ditentukan juga kinerja pemerintah daerah," tambah Edi.