Bandarlampung (ANTARA LAMPUNG) - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyerahkan uang tali asih sebesar Rp1 miliar lebih kepada ribuan relawan sosial.
"Relawan sosial berjuang pantang menyerah. Bersama-sama bersinergi dengan Pemprov Lampung dalam mengentaskan kemiskinan," tegas Ridho pada peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2017, di Mahan Agung, Bandarlampung, Senin (11/12).
Para relawan itu tergabung dalam Sumber Daya Keluarga Harapan (SDM PKH), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Lampung.
Menurut Gubernur, relawan sosial tersebut memiliki peran strategis dalam menurunkan angka kemiskinan.
Ridho mengajak para relawan memahami makna sosial kehidupan berbangsa dan bernegara, karena para relawan sosial ini yang menjadi jangkar utama kesetiakawanan sosial dan perekat bangsa.
"Pancasila akan makin berarti dengan sikap bergotong royong, apalah arti gotong royong tanpa kesetiakawanan sosial, dan apalah arti kesetiakawanan sosial kalau relawan sosial tidak bisa menjadi jangkar tidak bisa menjadi pilar, dalam kehidupan gotong royong," ujarnya.?
Ia berharap para relawan sosial ini terus bekerja dengan setulus hati membantu masyarakat.
"Pekerjaan rumah kita masih banyak, saya yakin dengan kebersamaan kita yakni relawan sosial dan Pemprov Lampung, kita mampu menghadapi berbagai tantangan. Teruslah berbuat lakukan dengan setulus hati," ujarnya.
Ia menjelaskan dalam membangun kesetiakawanan bukan kepandaian yang dinilai, bukan kecerdasan yang dihargai dan bukan kepintaran yang dikagumi tetapi keteguhan, ketangguhan, daya tahan ketelatelan konsistesi dalam kepedulian sosial.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni menjelaskan selama lebih kurang tiga tahun pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Angka kemiskinan turun sebesar 0,59 persen dari 14,28 persen pada tahun 2014 menjadi 13,69 persen pada Maret 2017. Kemudian Indeks Pembangunan? Manusia (IPM) meningkat 0,70 point dari 66,42 di tahun 2014 point menjadi 67, 65 point pada 2016.
Saat ini, lanjut Sumarju, Pemprov Lampung, terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan, selain penguatan pada sisi regulasi, Pemprov Lampung juga meningkatkan anggaran program kesejahteraan sosial baik dari dana APBN maupun APBD.?
Pada 2017 melalui Dinas Sosial,? Gubernur juga memberikan bantuan sebesar Rp 1 miliar lebih pada 50 rumah tidak layak huni.
"Pada sisi regulasi, Gubernur telah mengatur arah dan alur program kesejahteraan sosial sehingga lebih terarah. Selain Perda Nomor 24 Tahun 2014.
Provinsi Lampung juga memiliki Perda Nomor 67 Tahun 2016, Perda tersebut mengenai UPTD anak berhadapan dengan hukum, dan hal ini merupakan yang pertama di Indonesia," ungkap Sumarju.
(ANTARA)
