Bupati Lampung Utara Dilantik Sendiri

Bandarlampung (ANTARA LAMPUNG) - Kendati masih diwarnai keberatan dari beberapa pihak, Gubernur Lampung Sjachroedin atasnama Mendagri melantik Bupati Lampung Utara H Agung Ilmu Mangku Negara tanpa dihadiri Wakil Bupati terpilih H Paryadi MM yang dikabarkan sedang sakit, di Kotabumi Lampung Utara, Selasa (25/3).

Gubernur meminta Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangku Negara dan wakilnya Paryadi dapat membangun perekonomian di segala bidang, sehingga mampu menyejahterakan masyarakat.

"Selain itu, masyarakat daerah ini juga diminta senantiasa meningkatkan kesatuan dan persatuan, sekaligus bersama-sama dengan pemkab setempat terus melaksanakan pembangunan di semua aspek kehidupan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sini agar sejajar dengan kabupaten lain yang lebih dulu maju," kata Sjachroedin lagi.

Ia mengatakan bahwa semangat serta kerja sama yang terjalin dengan baik antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder terkait, di kabupaten ini mampu meningkatkan roda perekonomian di segala bidang, yang pada gilirannya mampu menyejahterakan masyarakat.

Menurutnya, indikator keberhasilan pembangunan di Provinsi Lampung dapat dilihat dari tingkat kemajuan yang diraih oleh setiap kabupaten/kota. Jika Kabupaten maju dan berkembang secara otomatis provinsi ini juga ikut maju, tetapi sebaliknya apabila kabupaten tidak mengalami kemajuan, Lampung juga akan mengalami hal yang sama.

Karena itu, lanjutnya, bersama-sama terus berupaya meningkatkan kinerja mewujudkan Provinsi Lampung yang unggul dan berdaya saing khususnya Kabupaten Lampung Utara.

Sjachroedin juga berharap agar di bawah pemerintahan Agung Ilmu Mangkunegara, dan Paryadi Lampung Utara makin bisa maju dan berkembang.

Di sisi lain, ia mengapresiasi proses pemilihan Pilkada di daerah ini, walaupun sebelumnya diprediksi di berbagai pemberitaan media massa, bahwa potensi konflik di daerah ini cukup tinggi.

"Syukur alhamdulillah situasi keamanan sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar tanpa masalah yang relatif berat.

Artinya, masyarakat di daerah ini tidak mudah terhasut provokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kecerdasan. Hal ini, dapat dilihat dari cara memilih pasangan calon. Artinya dalam memilih pemimpin harus melihat "track recordnya" dulu. Bagaimana membawa Kabupaten Lampung Utara menjadi lebih baik bila calon pemimpinnya tidak memiliki latar belakang yang baik," katanya.

Pasangan nomor urut 1 (Agung-Paryadi) diusung PKS, Hanura, PKB, PPP, dan PKPI; pasangan nomor urut 2 (Yusrizal-Yoyot) diusung Partai Demokrat tanpa koalisi; pasangan nomor urut 3 (Kesuma Dewangsa - Supeno) diusung PPPI berkoalisi dengan gabungan 20 partai nonparlemen, dan pasangan nomor urut 4 (Zainal Abidin-Anshori Djausal) diusung oleh PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, PBR, PKPB, dan PBB serta didukung Partai Golkar.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil pilkada 19 September 2013 dari 23 kecamatan di Kabupaten Lampung Utara, pasangan "Abdi" nomor urut 1 unggul dengan meraih 162.427 suara (49,19 persen). Mereka ditetapkan sebagai bupati-wakil bupati terpilih periode 2014--2019.

Peroleh suara pasangan lainnya adalah nomor urut 2, M Yusrizal-Kapten Purn Yoyot Sukarno (Yudayono), mendapatkan 34.778 suara atau 10,53 persen.

Pasangan nomor urut 3, Kesuma Dewangsa-Supeno (Kadeso) meraih 5.812 suara (1,76 persen), dan Zainal Abidin-Anshori Djausal memperoleh 127.163 suara atau 38,51 persen dari seluruh suara sah mencapai 330.180.

KPU Lampung Utara menetapkan hasil rekapitulasi dari 23 kecamatan itu, dalam Keputusan Nomor: 49/Kpts/KPU-LU-008435560/Pilkada/IX/2013 tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2013.

Pelantikan yang tetap berlangsung, kendati Wakil Bupati terpilih Paryadi sedang sakit dan tak bisa menghadiri pelantikannya bersama Bupati terpilih, mengundang keheranan khususnya dari kubu tim pasangan peraih suara kedua terbanyak Zainal Abidin-Anshori Djausal. Mereka mempertanyakan ketidakhadiran wakil bupati dalam pelantikan itu, dikaitkan dengan sejumlah aturan yang dinilai telah diabaikan.