Bandarlampung (ANTARA) - Provinsi Lampung akan pertama kalinya melaksanakan pemilu legislatif bersamaan dengan pemilihan gubernur pada 9 April 2014 nanti.
Kendati sempat terjadi tarik ulur, jadi-tidak-jadi, diwarnai kontroversi sehingga berkali-kali jadwal yang diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya tak jadi terlaksana, sampai akhirnya Pemprov Lampung bersama DPRD Lampung menganggarkan pembiayaannya sehingga dipastikan pilgub Lampung berlangsung pada 9 April bersamaan pemilu legislatif.
Pengamat dari Fakultas Hukum Universitas Lampung Dr Wahyu Sasongko SH MH menilai, pelaksanaan pemilihan gubernur Lampung bersamaan dengan Pemilu Legislatif 2014 pada 9 April mendatang dipaksakan, sehingga menimbulkan berbagai implikasi yang kurang baik.
Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilgub Lampung 2014 yang bersamaan itu, memang dipaksakan, sehingga berdampak terhadap penyelenggaraan yang kurang persiapan, kata Wahyu di Bandarlampung, Jumat (21/3).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya harus bekerja keras untuk melaksanakan tugas masing-masing.
"Padahal waktunya sangat mepet," ujar Wahyu pula.
Di lain pihak, katanya lagi, masyarakat sebagai pemilih dihadapkan pada pilihan yang beragam.
"Sedangkan peserta pemilihan beragam jenis dan motif, sehingga mereka saling bersaing untuk menarik hati pemilih," katanya lagi.
Hal ini, kata dia, rentan terjadi penyimpangan.
Wahyu menyebutkan, salah satu titik lemah pada pelaksanaan dan pengawasan dalam pilgub yang dipaksakan berbarengan dengan pemilu legislatif itu.
"Pelanggaran pemilu seperti money politic dan suap kepada oknum pelaksana pemilu potensial terjadi," ujarnya lagi.
Karena itu, menurut dia, KPU dan Bawaslu Lampung harus dapat menunjukkan sikap profesional dan keberanian menegakkan aturan bila menginginkan berbagai potensi pelanggaran itu dapat ditekan dan ditangani secara baik.
