BKKBN Lampung berupaya turunkan prevalensi stunting

id bkkbn lampung, stunting, kasus stunting, wagub lampung,Ferdy Sambo, Teddy Minahasa

BKKBN Lampung berupaya turunkan prevalensi stunting

Wagub Lampung Chusnunia Chalim (tengah) pada acara Koordinasi Tim Audit Stunting Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2022, di Bandarlampung, Rabu (12/10/2022). (ANTARA/HO)

Bandarlampung (ANTARA) - Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Lampung terus berupaya menurunkan prevalensi stunting di daerah setempat.

Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Ni Gusti Putu Meiridha di Bandarlampung, Rabu, mengatakan berbagai upaya dalam rangka menurunkan prevalensi stunting di setiap kabupaten dan kota terus dilakukan, kendati menemui beragam dinamika dan problematika yang unik, khas, dan kasuistik.

"Berangkat dari pemahaman ini maka diperlukan perlakuan dan intervensi aksi yang lebih detail, spesifik, serta intens," katanya pada Koordinasi Tim Audit Stunting Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2022.

Karena itu, lanjutnya, diperlukan kegiatan khusus secara berkala dalam rangka mengelola, menelusuri kesulitan, serta mendapatkan solusi jika terdapat kendala dalam penanganan stunting di suatu wilayah setingkat kabupaten dan kota.

Ia menjelaskan kegiatan manajemen dan audit kasus stunting sebagai respons terhadap kasus stunting yang kasuistik di masing-masing kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Secara umum, kata dia, audit kasus stunting merupakan proses identifikasi dan penyebab risiko pada kelompok sasaran yang berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya, khususnya sebagai penapisan kasus-kasus yang sulit untuk menemukan dan mengetahui risiko-risiko potensial penyebab langsung, seperti asupan gizi yang tidak adekuat.

Selain itu, penyakit infeksi dan penyebab tidak langsung terjadinya stunting pada calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas atau menyusui, baduta dan balita, agar dapat dibuat rencana tindak lanjut atau intervensinya oleh tim audit stunting yang telah terbentuk di masing-masing kabupaten/kota.