Dinsos Lampung secara berkala mengevaluasi dan memvalidasi DTKS

Bandarlampung (ANTARA) - Dinas Sosial Provinsi Lampung secara berkala mengevaluasi dan memvalidasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam upaya memastikan akurasi data penduduk miskin sasaran program bantuan sosial pemerintah.

"Evaluasi dan validasi DTKS terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten serta kota melalui enumerator dan operator desa di lapangan secara berkala," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi di Kota Bandar Lampung, Senin.

"Perbaikan dan pemutakhiran DTKS akan terus dilaksanakan melalui evaluasi dan validasi secara berkesinambungan," ia menambahkan.

Ia menyampaikan bahwa evaluasi dan validasi mencakup pendataan keluarga miskin yang belum masuk dalam DTKS agar bisa diusulkan untuk dimasukkan ke dalam data induk ke Kementerian Sosial.

Selain itu, ia melanjutkan, dalam pelaksanaan evaluasi dan validasi DTKS juga dilakukan pendataan keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan sosial pemerintah yang sudah bisa mandiri.

"Diharapkan pula bagi KPM yang sudah mapan memiliki kesadaran untuk menggraduasi diri secara mandiri dari kepesertaan sebagai penerima bantuan sosial," katanya.

"Graduasi mandiri dilakukan secara sukarela, dengan kesadaran dari KPM menyatakan keluar kalau sudah mampu," kata dia.

Evaluasi dan validasi DTKS juga meliputi pendataan penerima manfaat bantuan sosial yang sudah meninggal dunia.

Berdasarkan hasil evaluasi dan validasi, pemerintah akan memperbarui data keluarga miskin dalam DTKS.

Dengan DTKS yang akurat, pemerintah dapat menyalurkan bantuan sosial kepada keluarga sasaran yang tepat, yang benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Aswarodi mengemukakan bahwa selama ini masalah akurasi data penduduk miskin merupakan salah satu faktor yang membuat pelaksanaan program penyaluran bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan kurang optimal.

"Salah satu hambatan mengapa pengentasan kemiskinan sampai sekarang belum bisa maksimal karena program bantuan sosial masih ada yang tidak tepat sasaran. Jadi, masih ada masyarakat yang seharusnya tidak layak sebagai penerima malah menerima, sementara yang layak menerima belum masuk," katanya.

Pemerintah pusat dan daerah, ia mengatakan, berusaha mengatasi masalah itu dengan secara berkala memperbaiki DTKS.

Pemerintah mengingatkan pemerintah daerah untuk memutakhirkan data penduduk miskin penerima bantuan sosial dari pemerintah dalam DTKS secara berkala.