Jakarta (Antaranews Lampung) - Presiden Joko Widodo menyambut baik gagasan perlunya Gerakan Saya Sayang Anak atau "Sasana" sehingga semua lingkungan merupakan lokasi yang ramah untuk anak, kata Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi.
"Kami melaporkan beberapa hal, salah satu yang mendapatkan sambutan hangat adalah gagasan mengenai Gerakan Sasana," kata Seto Mulyadi usai pertemuan dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Seto menyebutkan Gerakan Sasana merupakan kampanye supaya semua unsur di masyarakat bisa menjadi sahabat anak.
"Bahkan nanti Presiden menjadi sahabat anak, menteri sahabat anak, terus turun kepada guru, orang tua sahabat anak sehingga tidak ada lagi kekerasan kepada anak karena semua memperlakukan anak sebagai teman atau sahabat," tutur Seto Mulyadi.
Ia menyebutkan dalam pertemuan itu, pihaknya juga menyampaikan gagasan pembentukan Satgas Perlindungan Anak di tingkat RT dan RW.
"Ini kami sudah laporkan, dan pertama kali pada lima tahun lalu direalisasikan Tangsel di mana seluruh RT dan RW-nya dilengkapi dengan Satgas Perlindungan Anak, sekarang kami arahkan menjadi Satgas Sahabat Anak," ujarnya.
Selain di Tangerang Selatan, satgas serupa sudah asa di Kabupaten Banyuwangi dan Bengkulu Utara. "Ini sebentar lagi ada di DKI Jakarta tapi baru di buka di Kemanggisan. Mudah mudahan disusul di tempat lain dan Beliau memberikan dukungan terhadap gagasan itu," tambahnya.
Menurut dia, LPAI juga menyampaikan perlunya mempopulerkan Gerakan Mendongeng, permainan tradisional.
"Bahkan kami menyampaikan kalau bisa pinjam lokasi di istana untuk anak anak berkumpul dan nanti mohon Presiden, menteri mendongeng, juga ada permainan tradisional seperti engklek, egrang, gobak sodor dll," ucapnya, menjelaskan.
Ia menyebutkan Presiden meminta agar gagasan itu dapat direalisasikan pada Mei 2018 bersamaan dengan Hari Pendidikan Nasional.
"Suasana sekolah nantinya penuh dengan persahabatan, tidak ada paksaan, kekerasan sehingga ada suasana damai," katanya.
LPAI juga melaporkan mengenai masalah LGBT yang sudah disepakati akan merusak kepribadian bangsa. "Kami laporkan di beberapa tempat ada perkosaan, korban bukan hanya anak perempuan, tetapi juga perlu diwaspadai korban perkosaan terhadap anak laki-laki," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu Seto menjelaskan mengenai keberadaan LPAI. LPAI sebenarnya sudah dibentuk sejak 1997.
Beberapa waktu kemudian karena sudah ada Komnas HAM, Komnas Perempuan, maka LPAI diubah dengan nama populer menjadi Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
"Namun kami menyadari bahwa istilah komisi hanya untuk lembaga negara, akhirnya kami kembali ke khittah menjadi LPAI," demikian Seto Mulyadi.
