Kemenhub optimalkan kinerja jembatan timbang

Jakarta(Antaranews Lampung) - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan akan mengoptimalkan kinerja jembatan timbang pada 2018.

"Pada bulan ini dan ke depannya, kami akan lakukan perubahan signifikan dengan mengoptimalkan kinerja jembatan timbang," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (10/1).

Budi mengungkapkan pihaknya mendapat banyak kritik dan masukan saat pelaksanaan Angkutan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 yakni terkait banyaknya kendaraan angkutan barang yang kelebihan muatan dan kelebihan dimensi walaupun sudah diberlakukan pembatasan.

"Dampaknya adalah saat jalan dalam keadaan tidak baik, banyak truk yang mengalami patah as, tumpah muatan ke jalan, dan sebagainya," tuturnya.

Budi mengatakan pihaknya akan melakukan penindakan tegas bagi kendaraan kelebihan muatan dan dimensi itu.

"Mungkin akan ada dampak resistensi, tapi kami akan coba sosialisasikan kepada setiap pemangku kepentingan," ujarnya.

Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki kewajiban untuk mewujudkan kendaraan yang berkeselamatan dalam rangka mendukung Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Angkutan Jalan.

Dalam satu dekade terakhir, industri transportasi di Indonesia berkembang dengan sangat pesat.

Berbagai moda transportasi seperti pesawat udara dan kereta api terus melakukan pembenahan menyeluruh guna meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat diberikan kepada pelanggan transportasi umum.

Pembenahan juga akan dilakukan di bidang transportasi darat untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat dan meningkatkan jumlah penggunanya di masa mendatang.

"Terkait prasarana di bidang perhubungan darat, tahun 2018 kami akan melakukan optimalisasi 40 dari total 191 terminal yang di Indonesia. Akan dilakukan perubahan menyeluruh sehingga minimal tahun ini kami sudah punya terminal yang sekelas dengan bandara," katanya.

Dia menambahkan akan melibatkan para pengamat transportasi, pemangku kepentingan, akademisi untuk mengkritisi masalah ketersediaan prasarana yang kita berikan kepada masyarakat.