Ade Utami Ibnu Pimpin Fraksi PKS Lampung

id Ade Utami Ibnu Pimpin Fraksi PKS Lampung, DPRD, Dewan, Legislatif, Kampanye, Partai Keadilan Sejahtera, Caleg, baleg, Anggaran, APBD, APBD-P

Para Anggota DPRD Perovinsi Lampung 2014-2019 yang baru dilantik, sedang foto bersama di depan para Wartawan di tangga masuk gedung DPRD Lampung, di Bandarlampung, Sanin (1/9/14). (ANTARA FOTO/M.Tohamaksun).

Pada periode ini, PKS Lampung berhasil menduduki delapan kursi DPRD Lampung, bertambah satu kursi dibandingkan pada periode sebelumnya."
Bandarlampung (Antara Lampung) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung periode 2014-2019 diamanahkan kepada Ade Utami Ibnu sebagai ketuanya.

Menurut Humas DPD PKS Lampung Detti Febrina, di Bandarlampung, Rabu, menyusul pelantikan 85 anggota DPRD Lampung termasuk delapan anggota F-PKS itu pada Senin (1/9) lalu, telah dibentuk susunan F-PKS yang diketuai Ade Utami Ibnu.

Sedangkan untuk unsur pimpinan DPRD Lampung dari PKS diamanahkan kepada Johan Sulaiman yang sebelumnya telah pula menjadi anggota DPRD Lampung.

Pada periode ini, PKS Lampung berhasil menduduki delapan kursi DPRD Lampung, bertambah satu kursi dibandingkan pada periode sebelumnya.

Selain Ade Utami Ibnu dan Johan Sulaiman, anggota F-PKS itu adalah Hantoni Hasan, Prio Budi Utomo, Mardani Umar, Akhmadi Sumaryanto, Mufti Salim, dan Antoni Imam.

Menurut Detti, mendampingi Ade Utami Ibu, beberapa persoalan yang mengemuka di Provinsi Lampung saat ini yang patut menjadi fokus perhatian semua pihak khususnya anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2014--019.

Pendidikan, infrastrukur, dan kesehatan masih menjadi isu besar yang memerlukan perhatian, namun F-PKS DPRD Lampung menganggap tiga isu riil yang sangat membutuhkan perhatian khusus karena terkait hajat hidup langsung masyarakat Lampung, yaitu masalah energi kelistrikan, implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan persoalan keamanan.

Ketua F-PKS DPRD Lampung Ade Utami Ibnu, menjelaskan bahwa energi kelistrikan perlu menjadi perhatian karena rasio elektrifikasi Lampung hanya berkisar 72 persen.

"Rasio itu lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 78 persen. Lampung ini masih defisit listrik sebesar 100 hingga 160 megawatt," ujar Ade pula.

Dia menegaskan, rasio elektrifikasi menjadi krusial karena sangat berhubungan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan terkait BPJS, F-PKS menyoroti kepesertaan BPJS tenaga kerja khususnya tenaga kerja nonformal.    

"Dari total hampir 900 ribu tenaga kerja sektor nonformal terdata di Lampung, BPJS baru menjangkau 15,3 persen saja," ujar Ade.

Karena itu, menurut dia lagi, F-PKS DPRD Lampung akan mendorong peningkatan alokasi anggaran Jaminan Kesehatan Nasional pada APBD Lampung.

Berkaitan kondisi kerawanan keamanan di Lampung yang dinilai masih cukup tinggi, F-PKS DPRD Lampung berkomitmen mendorong pemerintah dan institusi berwenang menjalankan fungsi penciptaan rasa aman bagi masyarakat Lampung.

Harapan terhadap pada wakil rakyat di DPRD Lampung yang baru itu, juga secara langsung telah disampaikan oleh para mahasiswa melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Lampung yang menggelar aksi bersamaan acara pelantikan mereka awal pekan ini.

Para mahasiswa itu mengingatkan para wakil rakyat di Lampung agar dapat menjalankan amanat dan mandat yang diberikan dengan sebaik-baiknya, yaitu mengemban aspirasi rakyat dan menjalankan tugas sebagai anggota legislatif untuk memajukan kepentingan daerah dan masyarakat Lampung, bukan malah mengedepankan kepentingan individu dan kelompok maupun partainya semata.
Pewarta :
Editor: M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar