Bandarlampung (ANTARA) - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengingatkan pentingnya penggantian Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk penguatan kinerja ketahanan pangan.
Menurut dia, penggantian ini diperlukan karena pimpinan Perum Bulog dan Bapanas diduga terkait dengan kasus biaya denda impor atau demurrage yang telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kasus hukum tersebut juga berpotensi mengganggu pengadaan impor beras dari luar negeri serta upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
"Kalau memang ingin adanya peningkatan kinerja terkait ketahanan pangan, harus mencari kolaborasi sinergisitas yang ditujukan antara lembaga itu," katanya dalam pernyataan di Bandarlampung, Selasa.
Ia pun turut menilai penggantian Bayu Krisnamurthi sebagai Dirut Perum Bulog juga masih terkait dengan kasus yang menahan peti kemas berisi beras impor di pelabuhan tersebut.
"Belum lagi Bulog selama ini memang kurang transparan kepada publik terkait dengan kebijakan untuk penguatan ketahanan pangan," ujarnya.
Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Bapanas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7), atas dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta kerugian negara akibat demurrage di pelabuhan.
Dugaan kerugian demurrage senilai Rp294,5 miliar muncul karena impor terhambat oleh dokumen pengadaan impor yang tidak layak dan lengkap, sehingga menimbulkan biaya denda peti kemas di sejumlah wilayah kepabeanan tempat masuknya beras impor.
Kementerian Perindustrian pun mencatat adanya sekitar 26.425 peti kemas yang masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Dari peti kemas tersebut, sebanyak 1.600 diantaranya diduga merupakan beras impor.
Namun, belum ada perkembangan lanjutan terkait penanganan kasus tersebut, meski KPK telah melakukan pemanggilan kepada saksi sebagai bagian dari proses penyelidikan.
Berita Terkait
Pakar sebut pengusutan kasus demurrage untuk pembenahan tata kelola impor
Jumat, 23 Agustus 2024 8:54 Wib
Ahli sebut penemuan bukti bisa percepat penanganan kasus biaya denda impor
Kamis, 22 Agustus 2024 12:36 Wib
Pakar sebut KPK bisa prioritaskan penanganan kasus biaya denda impor
Rabu, 21 Agustus 2024 11:39 Wib
Akademisi nilai pengusutan kasus biaya denda impor bisa segera dilakukan
Selasa, 20 Agustus 2024 11:12 Wib
Terkait demurrage, KPK sebut penanganan dugaan korupsi bisa dilanjut ke penyidikan
Senin, 19 Agustus 2024 10:24 Wib
Pengamat harap kasus beras impor tertahan di Pelabuhan tidak terulang
Jumat, 16 Agustus 2024 11:41 Wib
Pakar sebut kasus denda impor beras punya konsekuensi hukum
Kamis, 15 Agustus 2024 17:35 Wib
Pengamat sebut penanganan kasus denda impor untuk keberpihakan kepada petani
Rabu, 14 Agustus 2024 13:35 Wib