MenKop UKM tegaskan Lampung miliki potensi jadi penyangga kebutuhan pangan nasional

Bandarlampung (ANTARA) - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi penyangga kebutuhan pangan nasional karena memiliki beberapa komoditas unggulan seperti gula, kopi, nanas, udang, beras, pisang, coklat, jagung dan masih banyak lainnya. 

Teten Masduki mengatakan, komoditas pangan unggulan yang dihasilkan dari Provinsi Lampung harus dioptimalkan untuk dikelola dengan baik melalui wadah koperasi. Dia yakin, di tangan koperasi Lampung, potensi daerah ini dapat dikelola menjadi produk turunan yang mampu menciptakan nilai tambah. 

"Pak Presiden telah memerintahkan kami (para menteri) untuk perkuat sektor pangan. Nah, Lampung jadi salah satu Provinsi yang punya potensi sangat besar untuk jadi lumbung pangan nasional. Maka pemerintah fokus membangun infrastruktur juga di Lampung karena kita ingin Lampung jadi pusat pangan nasional. Apalagi Gubernur Lampung ini orang pertanian, jadi cocok dan momentum yang sangat baik," kata Teten, Rabu.. 

Teten menjelaskan bahwa Badan Pangan Dunia Food and Agriculture Organization (FAO) telah memberikan peringatan bahwa dunia akan menghadapi ancaman krisis pangan di tahun mendatang. Hal ini menjadikan upaya percepatan pembangunan sektor pangan harus segera dilakukan agar Indonesia tidak masuk dalam fase krisis pangan tersebut. Dia berharap koperasi yang ada di Lampung dapat bergandengan tangan untuk mewujudkan misi pemerintah tersebut. 

Menurut Teten, masalah utama yang dihadapi  koperasi di Lampung khususnya yang bergerak di sektor pertanian adalah skala usaha yang masih kecil. Akibatnya jumlah produksi yang dihasilkan tidak mampu mencapai skala industri. Oleh karena itu, dia meminta agar koperasi-koperasi yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan di wilayah Lampung dapat menyatu atau merger. Dengan cara ini maka hasil produksi akan terjamin baik dari sisi kuantitas, kualitas dan aspek keberlanjutan. 

"Karena itu ini momentum untuk kerjasama membangun koperasi pangan yang besar di Lampung ini. Maka konsep korporatisasi petani melalui koperasi adalah jawaban bagaimana petani perorangan yang punya lahan sempit itu dikonsolidasi melalui koperasi agar produknya bisa masuk skala ekonomi," ujar Teten. 

Teten mencontohkan keberhasilan pengelolaan koperasi peternakan sapi terbesar di Selandia Baru bernama Fonterra yang memiliki sekitar 15 juta ekor sapi. Peternak yang merupakan anggota koperasi hanya fokus mengurus sapi dan menjaga produksi susu. Sedangkan tugas koperasi yang mengurus pengolahan produk dan pemasarannya atau sebagai offtaker. Cara kerja seperti ini harus bisa diterapkan pada koperasi - koperasi di Indonesia agar bisa mewujudkan ketahanan pangan. 

"Saat ini di banyak negara seperti di Belanda, Eropa dan Amerika yang mengelola sektor pangan bukan lagi korporasi tapi koperasi, jadi saya berharap di Lampung ini bisa lahir koperasi modern seperti itu," tuturnya. 

Teten menambahkan, pemerintah juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan koperasi pangan melalui pembiayaan yang murah. Menurutnya, saat ini sudah tersedia Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM dengan pagu yang dinaikkan dan tingkat suku bunga rendah. 

Dia menegaskan, pemerintah telah menaikkan plafon KUR tanpa jaminan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Selain itu juga dilakukan perpanjangan subsidi bunga 3% sampai Desember 2021. Untuk pagu anggaran KUR 2021 adalah sebesar Rp253 triliun. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan plafon yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp220 triliun. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah komitmen untuk memajukan sektor UMKM. 

"Penyaluran kredit oleh bank bagi UMKM Kita masih 20 persen, dan kami ditargetkan untuk bisa menaikkan minimal menjadi 30 persen pada 2024 mendatang, oleh karena itu pagi KUR kita selalu naikkan dan ini akan terus naik sampai porsinya 30 persen," tegas Teten. 

Dia menambahkan, saat ini terdapat beberapa lembaga yang dapat membantu koperasi seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB - KUMKM) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) ini dibentuk untuk mendukung pembiayaan bagi koperasi di Indonesia. 

Menurutnya, jika koperasi mau memanfaatkan pembiayaan dari Satuan Kerja (Satker) di bawah Kemenkop UKM ini, mereka akan mendapatkan banyak benefit seperti rendahnya suku bunga pinjaman yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan suku bunga bank konvensional. 

"Pembiayaan untuk koperasi selain dari Bank saat ini juga ada LPDB karena sekarang ini sudah tidak ada hibah tapi adanya dukungan pembiayaan murah. Maka koperasi diperkuat dengan dukungan pembiayaannya lewat LPDB," ucapnya.