Hindari PHK sektor pariwisata, Menaker minta utamakan dialog pekerja-buruh

id virus corona,covid-19,sektor pariwisata,menaker ida,penanganan corona,corona,2019-ncov,novel coronavirus 2019,phk wisata

Hindari PHK sektor pariwisata, Menaker minta utamakan dialog pekerja-buruh

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kiri) saat melakukan rapat via konferensi video dengan perwakilan serikat pekerja pariwisata dan PHRI di Jakarta, Senin (23/3/2020) (Dokumentasi Kemnaker)

Yang dibutuhkan adalah kerja sama yang mengedepankan dialog sosial untuk mencari solusi terbaik dan menghindari PHK
Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berharap serikat pekerja dan buruh serta pengusaha di sektor pariwisata mengedepankan dialog sosial dan pencarian solusi menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan sebagai dampak tidak langsung COVID-19.

"Yang dibutuhkan adalah kerja sama yang mengedepankan dialog sosial untuk mencari solusi terbaik dan menghindari PHK. Situasi wabah COVID-19 saat ini tidak dikehendaki oleh siapapun. Bukan hanya masalah pekerja, pengusaha dan pemerintah," kata Menaker saat teleconference dengan perwakilan serikat pekerja sektor pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) melalui video conference di Jakarta, Senin.

Dalam rilis yang diterima di Jakarta pada Senin itu, Menaker mengakui bahwa sektor pariwisata adalah yang paling terdampak dengan mewabahnya penyakit COVID-19 yang disebabkan virus corona baru itu. Menaker menegaskan sudah berkoordinasi dengan 12 dinas ketenagakerjaan di beberapa daerah untuk mengidentifikasi pekerja terdampak.

Hal itu dilakukan agar para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan bisa mendapatkan program Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang tepat sasaran.

Menaker juga meminta bantuan serikat buruh dan pekerja untuk membantu identifikasi para pekerja yang membutuhkan program Kemnaker itu agar pemerintah bisa segera mencarikan solusi dengan program yang tepat.
Baca juga: Survei : Jika kena PHK, 63 persen pekerja Indonesia tidak punya tabungan

Program-program itu, kata dia,  antara lain pelatihan di balai latihan kerja, kartu prakerja dan pemberian insentif, program padat karya, tenaga kerja mandiri (TKM), teknologi tepat guna (TTG), dan pelatihan vokasi.

Menaker juga sudah berkomunikasi dengan BPJAMSOSTEK dan meminta program pelatihan vokasi segera terwujud, termasuk kenaikan plafon insentif peserta pelatihan atau penyesuaian kebutuhan sebagaimana Kartu PraKerja yang mengalami penyesuaian.

Sementara itu Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Haiyani Rumondang mengajak serikat pekerja dan pengusaha mengedepankan dialog terbuka, karena kedua pihak sama-sama terdampak akibat wabah tersebut.

"Karena itu kedepankan dialog, sama-sama terbuka dan memahami situasi. Kiranya berakhir di keduanya, yakni pengusaha dan pekerja. Semoga dengan kesepakatan ini sama-sama tentu memahami. Tentu keterbukaan yang utama," ujar Haiyani.
 
Pewarta :
Editor : Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar