Dinas Kelautan Mukomuko gelar operasi penertiban "trawl"

id Mukomuko

Dinas Kelautan Mukomuko gelar operasi penertiban "trawl"

Tim gabungan KKP menggelar operasi kapal pengguna trawl di perairan laut di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. (Foto Istimewa)

Mukomuko (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyatakan instansinya bersama dengan tim gabungan dalam waktu dekat ini akan menggelar operasi penertiban alat penangkap ikan jenis "trawl" di daerah ini.

“Timnya sudah ada, dan dalam waktu dekat ini kami akan mengumpulkan tim untuk membahas teknis pelaksanaan operasi di daerah ini,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko Edi Aprianto dalam keterangannya di Mukomuko, Jumat.

Dinas Kelautan dan Perikanan setempat tahun ini mendapatkan alokasi dana operasional untuk melakukan tiga kali operasi penertiban trawl baik di perairan laut dan darat daerah ini.

Ia menjelaskan, instansinya bersama dengan anggota tim gabungan lainnya dalam waktu dekat ini akan mengadakan rapat untuk menentukan berapa kali operasi di laut dan darat.

Kegiatan operasi ini tidak hanya penertiban nelayan yang menggunakan trawl, tetapi juga sosialisasi aturan yang melarang penggunaan alat tangkap trawl atau pukat harimau di perairan laut di daerah ini.

“Bagi kapal pengguna trawl yang sebelumnya pernah terjaring operasi tetapi masih melakukan aktivitas di perairan laut di daerah ini kemungkinan akan ditertibkan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Sebaliknya bagi kapal pengguna trawl yang belum pernah terjaring operasi akan mendapatkan pembinaan agar yang bersangkutan tidak lagi menggunakan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan tersebut.

Ia menjelaskan, kegiatan operasi di darat daerah ini dalam bentuk sosialisasi aturan yang melarang penggunaan alat tangkap trawl kepada nelayan yang menggunakannya.

Terkait dengan waktu pelaksanaan operasi ini, ia mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan DKP provinsi setempat untuk menyamakan jadwal operasi dari provinsi dan kabupaten.

“Kalau bisa kita lakukan operasi gabungan provinsi dan kabupaten di perairan laut daerah ini,” ujarnya.