Bandarlampung (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan bahwa Provinsi Lampung telah menunjukkan langkah nyata dalam pencegahan korupsi melalui kolaborasi lintas sektor.
"Komitmen untuk melakukan pencegahan korupsi di Lampung sangat baik, di mana selain menghadirkan bupati walikota se-Lampung, juga seluruh instansi vertikal pun bisa hadir hari ini," ujar Setyo Budiyanto di Bandarlampung, Rabu.
Ia mengatakan, selain kolaborasi lintas sektor, pencegahan korupsi dapat juga dilakukan dengan melakukan penguatan pengawasan, pelaksanaan digitalisasi layanan, dan peningkatan indeks MCP (monitoring center for prevention) dan SPI (survei penilaian publik).
"Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh Lampung," katanya.
Ia mengharapkan pencegahan korupsi bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung beserta seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Lampung dengan saling mengingatkan antarorganisasi perangkat daerah.
"Semua punya tugas dan peran fundamental untuk menjaga supaya para pegawai dan aparatur negara bisa menjalankan prinsip integritas, yang menjadi sebuah modal untuk memberikan pelayanan yang baik ke masyarakat dan mencegah korupsi," ucap dia.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pihaknya percaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama sesuai visi Presiden yaitu Indonesia Maju Indonesia Emas.
"Jadi bersama-sama semua harus menjalin komitmen serta mendapatkan masukan juga dari KPK untuk melakukan pencegahan korupsi," ujarnya.
Rahmat menyampaikan bahwa 15 bupati dan wali kota yang baru menjabat pun telah hadir pada rapat koordinasi pencegahan korupsi ini dan diarahkan untuk memiliki semangat dalam kepemimpinan yang baru untuk memperbaiki Provinsi Lampung ke depan.
"KPK hadir ke Lampung hari ini dalam rangka memberikan sosialisasi mengenai pencegahan korupsi, sekaligus menjalin sinergi agar semua pihak bisa mendukung langkah pencegahan korupsi," ujar Rahmat.
Baca juga: KPK tahan Gubernur Riau bersama dengan dua tersangka lain
Baca juga: KPK prihatin Abdul Wahid jadi Gubernur Riau ke-4 tersangkut kasus dugaan korupsi
Baca juga: Puan: OTT Gubernur Riau harus jadikan kepala daerah lain mawas diri
