Penutupan sekolah turunkan sistem kualitas pendidikan
Kembalinya anak-anak ke sekolah perlu kita lindungi agar tidak tertular COVID-19, ujar Nadia
Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid mengatakan berdasarkan studi Bank Dunia, penutupan sekolah di tengah pandemi COVID-19 menurunkan sistem kualitas pendidikan di banyak negara di dunia.
"Studi Bank Dunia terbaru menunjukkan dampak yang lebih besar terhadap siswa jika sekolah terus ditutup antara lain pada skor PISA atau sistem ujian yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengevaluasi sistem pendidikan di 70 negara di seluruh dunia, memperlihatkan terjadinya penurunan dari sistem kualitas pendidikan. Selain itu, studi ini mendapatkan hasil pencapaian years of schooling juga terlihat menurun," kata Nadia dalam Siaran Pers PPKM virtual di Jakarta, Rabu.
Selain itu, lanjut Nadia, diperkirakan bila sekolah terus melaksanakan pembelajaran jarak jauh maka kemungkinan pendapatan di masa depan akan jauh lebih rendah dari kondisi saat ini.
Baca juga: Satgas minta belajar tatap muka ditutup jika ditemukan kasus positif baru
Ia mengatakan dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, sekolah harus memastikan telah menyiapkan protokol kesehatan dengan baik di lingkungan sekolah.
Sekolah juga sudah harus mendapatkan izin pembukaan pembelajaran tatap muka, dan pembelajaran tatap muka harus dilakukan atas izin orang tua siswa, yang berarti orang tua juga harus terlibat aktif dalam menyiapkan anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka.
"Kembalinya anak-anak ke sekolah perlu kita lindungi agar tidak tertular COVID-19," ujar Nadia.
Selain dengan menjalankan protokol kesehatan yang tepat, cakupan vaksinasi yang tinggi pada dewasa atau sasaran lainnya juga akan memberikan perlindungan kepada anak-anak.
Baca juga: Pemkot Bogor bentuk satgas COVID-19 sekolah awasi prokes saat uji coba PTM
Pemerintah Indonesia juga melakukan surveilans untuk bisa mengevaluasi pelaksanaan dari pembelajaran tatap muka.
Hasil evaluasi itu akan digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan atau menunda sebuah pembelajaran tatap muka. Itu menjadi bagian dari kewaspadaan pemerintah.
Kepala daerah diharapkan dapat mendukung pelaksanaan strategi surveilans COVID-19 yang terstandar untuk evaluasi pembelajaran tatap muka.
Nadia menuturkan peran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di daerah juga perlu diaktifkan termasuk untuk pelaksanaan surveilans sekolah tersebut.
Menurut dia, strategi surveilans harus dilakukan bersama-sama dengan pengujian COVID-19 tinggi bagi orang yang bergejala dan pelacakan kontak erat di lingkungan satuan pendidikan.
"Studi Bank Dunia terbaru menunjukkan dampak yang lebih besar terhadap siswa jika sekolah terus ditutup antara lain pada skor PISA atau sistem ujian yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengevaluasi sistem pendidikan di 70 negara di seluruh dunia, memperlihatkan terjadinya penurunan dari sistem kualitas pendidikan. Selain itu, studi ini mendapatkan hasil pencapaian years of schooling juga terlihat menurun," kata Nadia dalam Siaran Pers PPKM virtual di Jakarta, Rabu.
Selain itu, lanjut Nadia, diperkirakan bila sekolah terus melaksanakan pembelajaran jarak jauh maka kemungkinan pendapatan di masa depan akan jauh lebih rendah dari kondisi saat ini.
Baca juga: Satgas minta belajar tatap muka ditutup jika ditemukan kasus positif baru
Ia mengatakan dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, sekolah harus memastikan telah menyiapkan protokol kesehatan dengan baik di lingkungan sekolah.
Sekolah juga sudah harus mendapatkan izin pembukaan pembelajaran tatap muka, dan pembelajaran tatap muka harus dilakukan atas izin orang tua siswa, yang berarti orang tua juga harus terlibat aktif dalam menyiapkan anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka.
"Kembalinya anak-anak ke sekolah perlu kita lindungi agar tidak tertular COVID-19," ujar Nadia.
Selain dengan menjalankan protokol kesehatan yang tepat, cakupan vaksinasi yang tinggi pada dewasa atau sasaran lainnya juga akan memberikan perlindungan kepada anak-anak.
Baca juga: Pemkot Bogor bentuk satgas COVID-19 sekolah awasi prokes saat uji coba PTM
Pemerintah Indonesia juga melakukan surveilans untuk bisa mengevaluasi pelaksanaan dari pembelajaran tatap muka.
Hasil evaluasi itu akan digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan atau menunda sebuah pembelajaran tatap muka. Itu menjadi bagian dari kewaspadaan pemerintah.
Kepala daerah diharapkan dapat mendukung pelaksanaan strategi surveilans COVID-19 yang terstandar untuk evaluasi pembelajaran tatap muka.
Nadia menuturkan peran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di daerah juga perlu diaktifkan termasuk untuk pelaksanaan surveilans sekolah tersebut.
Menurut dia, strategi surveilans harus dilakukan bersama-sama dengan pengujian COVID-19 tinggi bagi orang yang bergejala dan pelacakan kontak erat di lingkungan satuan pendidikan.