Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menambah tiga juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi penerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan total anggaran Rp3,6 triliun,
Di samping itu pemerintah juga sedang mempersiapkan satu juta Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mendapatkan bantuan yang sama senilai Rp1 juta dalam bentuk tunai.
“Jadi di kuartal III 2021 akan ada empat juta penerima bantuan langsung dari presiden dengan total anggaran Rp4,8 triliun,” kata Airlangga dalam Rakerkonas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara daring di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Dinas KUMK Lampung dorong UMKM perluas pasar
Ia mengatakan penerima BPUM sejauh ini sudah mencapai 9,8 juta UMKM dengan dana yang tersalur sebesar Rp11,76 triliun.
Di samping itu pemerintah juga telah memberikan bantuan kepada pelaku UMKM melalui penempatan dana pada perbankan dan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non-KUR untuk dengan pagu Rp42,17 triliun. Sejauh ini sebanyak 4,45 juta pelaku UMKM telah memanfaatkan bantuan ini.
“Kemudian khusus untuk pelaku UMKM dan koperasi, subsidi upah dalam rangka PPKM untuk 8,8 juta pekerja,” katanya.
Baca juga: Lampung mulai kaji pembuatan sentra UMKM tumbuhkan ekonomi
Pemerintah juga telah memberikan insentif pajak dan mensubsidi sewa rumah toko (ruko) bagi pelaku UMKM. Dalam kesempatan yang sama, Airlangga mengapresiasi pemerintah daerah, antara lain Wali Kota Makassar, yang membebaskan pelaku usaha dari penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
“Kalau daerah-daerah lain bisa mengikuti ini, beban pelaku usaha akan berkurang karena ada share dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia mengatakan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp744,7 triliun untuk 2021. Saat ini serapan anggaran tersebut telah mencapai 43,8 persen atau Rp326,16 triliun.
