Jakarta (ANTARA) - Civitas academica Universitas Paramadina mengingatkan Presiden Joko Widodo akan bahaya pelemahan KPK, sebagaimana disebutkan di dalam Deklarasi Universitas Paramadina Mendukung KPK.
"Mengingatkan Presiden Joko Widodo akan bahaya pelemahan KPK, arah kepastian hukum yang terganggu, kian menjamurnya korupsi, terganggunya reformasi birokrasi, yang kesemua itu akan berimplikasi pada menurunnya Corruption Perception index (CPI)," sebagaimana diucapkan sejumlah anggota civitas academica Universitas Paramadina di Gedung Universitas Paramadina Jakarta, Jumat.
Dalam acara yang juga dihadiri oleh Ketua Yayasan Wakaf Hendro Martowardojo dan Rektor Universitas Paramadina Firmanzah, anggota civitas academica Universitas Paramadina juga menyatakan kecewa terhadap proses politik antara Pemerintah dengan DPR yang dilakukan tidak transparan dalam merevisi UU KPK, dan tanpa memperdulikan aspirasi publik.
Deklarasi tersebut juga meminta agar diberhentikannya praktik penyalahgunaan data privasi aktivis antikorupsi untuk melemahkan gerakan masyarakat madani secara sistematis, dan memanfaatkan ruang digital untuk merekayasa opini publik.
"Praktik-praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat," ucap anggota civitas academica Universitas Paramadina.
Terkait proses seleksi Capim KPK, civitas academica Universitas Paramadina mengharapkan fase transisi segera stabil kembali.
"Untuk itu, kami para akademisi akan menjadi kelompok kritis untuk mendorong KPK senantiasa mampu bekerja secara efektif dan berintegritas, untuk Indonesia lebih bersih, transparan dan bebas praktik-praktik korupsi," ucap mereka.
Deklarasi tersebut juga meminta Presiden untuk lebih mendengar dan mengedepankan kepentingan rakyat dalam upaya pemberantasan korupsi.
Civitas Academica Universitas Paramadina juga menyatakan tidak akan berhenti dan semakin kuat berkomitmen untuk membangun integritas dan antikorupsi mahasiswa, karena menilai semakin besarnya urgensi pendidikan antikorupsi kepada mahasiswa sebagai gerbang akhir menuju kehidupan bermasyarakat.
Berita Terkait
Komnas Perempuan gelar kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan
Kamis, 29 Agustus 2024 22:22 Wib
KPK targetkan 15 provinsi miliki percontohan kabupaten anti korupsi di 2025
Selasa, 30 Juli 2024 21:25 Wib
Pesawaran dan Lampung Tengah diajukan jadi percontohan kabupaten antikorupsi
Selasa, 30 Juli 2024 20:16 Wib
Wali Kota harap satgas remaja anti narkoba jadi teladan
Rabu, 24 Juli 2024 17:58 Wib
Koalisi Gerakan Anti MBDK minta penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan
Selasa, 23 Juli 2024 18:30 Wib
Polres Lampung Selatan menerjunkan satgas anti begal di jalur mudik
Kamis, 4 April 2024 20:07 Wib
Dukung upaya pencegahan korupsi, PGN perluas ruang lingkup sistem manajemen anti penyuapan
Kamis, 7 Maret 2024 15:15 Wib
PWI Pusat bentuk Satgas Anti Hoax cegah hoaks jelang Pemilu 2024
Selasa, 9 Januari 2024 12:22 Wib