Bandarlampung (ANTARA) - Pengamat ekonomi Esther Sri Astuti meminta Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat memastikan kelancaran distribusi beras kepada masyarakat serta menjaga stabilitas harga di pasaran.
"Jangan sampai distribusi tidak lancar, sehingga menyebabkan harga beras tinggi," kata Esther dalam pernyataan di Bandarlampung, Sabtu.
Ia menambahkan saat ini diperlukan kalkulasi yang tepat terkait kebutuhan beras agar pasokan mencukupi dan tidak terjadi kenaikan harga beras yang memberatkan masyarakat.
"Kalau itu sudah dipenuhi, baru kita bicara distribusi," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini.
Saat ini, harga beras mulai terpantau naik selama periode Juli seiring dengan produksi yang rendah dan stok yang terbatas pada musim kemarau. Kondisi ini juga berpotensi menaikkan laju inflasi di bulan-bulan mendatang.
Berdasarkan data panel harga (Bapanas) pada Sabtu (27/7), harga beras premium tercatat mencapai Rp15.860 atau naik hingga 1,99 persen (Rp310). Sedangkan untuk beras medium sebesar Rp13.620 atau naik 0,29 persen (Rp40).
Sementara itu, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, menunjukkan bahwa kenaikan harga beras terjadi di 32,22 persen wilayah di Indonesia pada pekan ketiga Juli 2024.
Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari mengatakan salah satu langkah awal dalam stabilisasi harga beras adalah dengan memperkuat stok.
Saat ini, Perum Bulog telah menyiagakan pasokan melalui pengadaan beras dalam negeri sebanyak 759.419 ton hingga pertengahan Juli 2024 serta impor sebanyak 2,2 juta ton.
Total stok tersebut sebagian besar merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk kebutuhan bantuan pangan, stabilisasi harga dan pasokan untuk operasi pasar.
Namun, pengadaan impor sedang menjadi sorotan setelah Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Bapanas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7), atas dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta kerugian negara akibat demurrage di Pelabuhan.
"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto.
