SBY merasa bersalah pernah berikan kepercayaan pada Moeldoko

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa bersalah karena pernah memberikan kepercayaan dan jabatan kepada Kepala Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko ketika dirinya sebagai presiden keenam RI.

"Hari ini sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara kita, memang banyak yang tercengang dan tidak percaya bahwa KSP Moeldoko bersengkongkol, tega, dan dengan darah dingin melakukan kudeta," kata SBY dalam konferensi pers di Puri Cikeas, Jumat (5/3) malam.

SBY kecewa dengan tindakan Moeldoko yang dinilainya tidak kesatria karena telah bersekongkol dengan internal Demokrat melakukan kudeta atas kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut dia, perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji tersebut jauh dari sikap kesatria dan nilai moral, serta mendatangkan rasa malu bagi seorang yang pernah aktif sebagai prajurit TNI.

"Termasuk rasa malu dan bersalah saya yang dahulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya (Moeldoko). Saya mohon ampun kepada Allah Swt. atas kesalahan saya itu," ujarnya.

Baca juga: KLB Partai Demokrat di Sumut gagal penuhi persyaratan, ujar SBY

SBY mengatakan bahwa KLB ilegal tersebut telah menobatkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat yang merupakan pejabat pemerintahan aktif dan berada di dalam lingkaran lembaga Kepresidenan serta bukan kader Demokrat.

SBY menceritakan bahwa sebulan lalu Ketum Partai Demokrat AHY secara resmi mengirim surat kepada Presiden Jokowi tentang keterlibatan KSP Moeldoko dalam gerakan penggulingan kepemimpinan Demokrat yang sah.

"Setelah itu, Ketua Umum AHY sampaikan kepada publik terkait dengan kudeta, banyak tanggapan bernada miring, Demokrat disebut mencari sensasi, playing victim, lalu Moeldoko mengatakan hanya ngopi-ngopi dan pelaku gerakan itu katakan hanya rapat biasa," katanya.

Selain itu, menurut SBY, sebulan lalu ada yang mengatakan bahwa Moeldoko pasti mendapatkan sanksi atas tindakannya itu, KLB ilegal pasti tidak mendapatkan izin dan akan dibubarkan pihak kepolisian.

Namun, SBY mengatakan bahwa saat ini KLB tersebut benar-benar terjadi dan Moeldoko merebut kepemimpinan Demokrat yang sah.