Kupang (ANTARA) - Komisi V DPR RI mengkritik pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan angkutan laut, menganggap mekanisme pengawasan pemerintah belum berjalan dengan baik sehingga kecelakaan dalam operasi angkutan laut masih sering terjadi.
"Khususnya terhadap pemeriksaan barang khusus dan barang berbahaya serta masih adanya data manifes penumpang yang simpang siur," kata Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis kepada wartawan di Kupang, Minggu, menyusul terbakarnya KM Santika Nusantara di perairan Masalembo pada Kamis (22/8).
Pemerintah, Fary mengatakan, selanjutnya harus meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan laut serta pelayanan bagi pengguna moda transportasi laut.
"Peningkatan pelayanan di angkutan laut itu seperti penerapan xray scanning bagi kendaraan serta pemberlakuan sistem pembelian dan aplikasi tiket secara daring," tambah politisi partai Gerindra itu.
Dia juga mengemukakan perlunya penerapan sistem konfirmasi keberangkatan seperti yang dilakukan dalam moda transportasi udara dan kereta api dalam transportasi laut.
Berkenaan dengan terbakarnya KM Santika Nusantara, ia mendesak Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Kepolisian segera menyelidiki sebab terjadinya kecelakaan dan menyampaikan hasilnya kepada publik sesuai peraturan perundang-undangan.
"Kami ingin agar kejadian seperti ini diusut sampai tuntas sehingga kejadian ini tidak berulang kembali ke depannya," katanya.
