Jakarta (ANTARA) - Selama tahun ini hingga 31 Juli 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melaksanakan 1.732 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 3.041.909 orang peserta secara nasional untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulanan Juli 2024 di Jakarta, Senin.
"Upaya literasi keuangan tersebut disertai dengan penguatan program inklusi keuangan melalui sinergi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang melibatkan kementerian/lembaga, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), akademisi, dan stakeholders lainnya," kata Friderica.
Ia menuturkan sampai dengan Juli 2024, ada 530 TPAKD di 36 provinsi dan 494 kabupaten/kota atau 96,01 persen TPAKD telah melaporkan pembentukan baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota.
Selain kegiatan edukasi keuangan itu, terdapat 62.133 pengguna Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) OJK, dengan total sebanyak 83.573 kali akses terhadap modul dan penerbitan 66.948 sertifikat kelulusan modul.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, indeks literasi keuangan nasional meningkat mencapai 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.
Sementara itu, indeks literasi keuangan syariah sebesar 39,11 persen dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen.
Dalam rangka monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja TPAKD, telah dilakukan Rapat Koordinasi TPAKD Wilayah Indonesia Barat pada 2 Juli 2024 di Kepulauan Riau yang dihadiri oleh seluruh pemerintah provinsi di wilayah barat, yakni 10 provinsi di Pulau Sumatera, dan Kantor OJK Daerah yang membawahinya.
OJK juga melakukan kegiatan pengembangan dan penguatan literasi dan inklusi keuangan, antara lain dengan menyelenggarakan Kegiatan Edukasi Pelajar tingkat SD/MI di Serang, Banten yang diikuti lebih dari 4.000 anak secara hybrid.
Dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah melalui sinergi dan kolaborasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan dan para pemangku kepentingan terkait, telah diluncurkan program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Dolokgede Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Salah satu program yang merupakan implementasi dari EKI di Desa Dolokgede yaitu Program Desaku Cakap Keuangan, yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat di pedesaan tentang lembaga, produk, dan layanan keuangan.
