TP-PKK Pesisir Barat beri pembinaan kader percepat penurunan stunting

id Pesisir barat ,TP-PKK ,Percepat penurunan stunting,stunting

TP-PKK Pesisir Barat beri pembinaan kader percepat penurunan stunting

Suasana saat ketua TP-PKK Pesisir Barat memberikan bantuan kepada masyarakat. ANTARA/HO-Kominfo Pesisir Barat

Dampaknya anak terlihat jauh lebih pendek dari pada teman-teman seusianya.

Pesisir Barat (ANTARA) - Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Pesisir Barat, Lampung memberikan pembinaan kepada TP-PKK kecamatan dan pekon (desa) dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di wilayah tersebut.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua TP-PKK Pesisir Barat Septi Istiqlal mengajak semua pihak melakukan gerakan untuk menyelesaikan permasalahan stunting. Gerakan tersebut bisa dilakukan dengan diawali belajar untuk mengetahui penyebab, cara pencegahan dan penanganannya.

"Saya berharap melalui kegiatan ini mampu menjadikan kader-kader di tingkat kecamatan dan pekon dapat semakin terasah untuk dapat mengedukasi masyarakat di pekon masing-masing tentang permasalahan, pencegahan serta percepatan dan penurunan stunting," kata Septi Istiqlal, di Krui, Kamis.

Ia mengatakan, dengan adanya kerja sama dari berbagai lintas sektor diharapkan permasalahan stunting akan segera terselesaikan, sehingga tercipta generasi Indonesia yang sehat, unggul, dan kompetitif.

Dia menjelaskan stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh buruknya aspek gizi anak dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menyebabkan kondisi gagal tumbuh pada anak dan mengakibatkan tinggi dan panjang badan anak yang tidak sesuai dengan umur.

"Dampaknya anak terlihat jauh lebih pendek dari pada teman-teman seusianya," kata dia pula.

Komitmen pemerintah saat ini adalah menempatkan stunting sebagai suatu permasalahan besar yang harus segera diselesaikan.

Hal itu dikarenakan stunting merupakan suatu permasalahan yang menimbulkan efek jangka pendek serta jangka panjang, seperti menghambat pertumbuhan syaraf, kognitif, motorik, bahasa, resiko obesitas, gangguan pisikis, reproduksi, dan produktivitas.

"Permasalahan stunting merupakan prioritas nasional yang harus diselesaikan. Presiden Joko Widodo menargetkan angka prevalensi turun menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang. Ditargetkan berada di bawah standar WHO (20 persen) dan tahun 2030 Indonesia bebas stunting. Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2021 angka stunting di Indonesia mencapai 24,4 persen atau sekitar 5,33 juta balita," katanya lagi.

Selanjutnya Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jon Edwar mengatakan bahwa Pemkab Pesisir Barat hingga saat ini sangat serius melakukan berbagai upaya dalam rangka penurunan angka stunting dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karena itu, kegiatan pembinaan yang dikawal langsung oleh para OPD, tentu diharapkan dapat diikuti oleh pengurus TP-PKK kecamatan dan pekon dengan maksimal, sehingga kita bisa menjadi pelopor untuk menjadikan daerah kita sebagai kabupaten yang sehat dan sejahtera," ujar Jon.

Stunting adalah persoalan serius yang harus ditangani, karena stunting bisa menjadi salah satu penghambat majunya Pesisir Barat ke depannya ditangan generasi muda.

Untuk diketahui, dalam kegiatan tersebut juga pihaknya melakukan penyaluran operasional kelompok kerja (pokja) pekon, kecamatan, dan honor kader posyandu Pekon Bumi Waras dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP), perekaman KTP, KK, dan KIA dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil),

Pembagian paket budi daya ikan dalam ember (budidamber) dari Dinas Perikanan (Diskan), pembagian bantuan alat kesehatan USG dan doppler digital dari Dinas Kesehatan (Dinkes), penyerahan IUD KIT dan implan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

Pembagian kaos literasi dan bantuan alat sekolah untuk anak-anak PAUD Pekon Sukabaru dari Bagian Organisasi, pembagian bibit tanaman dan pupuk untuk KWT Kamboja dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).

Pemberian suvenir dan makanan tambahan untuk anak PAUD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), penyerahan bantuan sembako untuk lansia dan disabilitas dari Dinas Sosial (Dinsos), dan pemberian baner program percepatan penurunan stunting dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan).
Baca juga: Pemkot Bandarlampung raih penghargaan daerah peduli stunting dari Kompas TV
Baca juga: DWP Lampung Barat dukung percepat penurunan stunting 14 persen