Semarang (ANTARA) - Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Tengah menyebut penerapan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat berbagai urusan publik oleh pemerintah bakal semakin membebani masyarakat.
"Penerapan BPJS untuk syarat mengurus urusan publik saat ini jelas tak tepat, terutama pada masyarakat untuk kelas ekonomi menengah ke bawah. Kondisi pandemi sudah membuat ekonomi masyarakat terasa berat," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah Rohmat Marzuki di Semarang, Senin.
Ia menyebutkan, syarat kepesertaan BPJS Kesehatan untuk pengurusan urusan publik tersebut sebenarnya tak ada kaitannya dan kebijakan tersebut sah-sah saja untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Tanah Air bagi semua masyarakat.
Menurut dia, pemerintah mesti terbuka dengan keuangan BPJS Kesehatan. Harus ada solusi bagi masyarakat yang memang tidak mampu.
"Berapa premi yang masuk, berapa yang 'dicover', berapa yang dikeluarkan dari premi itu. Kalau dananya juga diputar untuk investasi, maka bisa disosialisasikan juga agar lebih transparan," ujarnya.
Ketidaktransparanan atau belum tersosialisasikannya data dan anggaran itu, lanjut dia, akan memicu ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah terutama pengelolaan dana BPJS Kesehatan.
