Akademisi Unila sebut pilkada tidak langsung solusi tekan politik uang

Kamis, 22 Januari 2026 20:07 WIB

Tiga akademisi dari Universitas Lampung (Unila) saat diskusi bertajuk “Pilkada Tidak Langsung: Menata Ulang Demokrasi dan Memutus Rantai Politik Uang” di Bandarlampung, Kamis. (ANTARA/Agus Wira Sukarta)

Kalau DPRD mau mengambil amanah itu, mereka harus siap dengan konsekuensinya. Mereka wajib membuka saluran komunikasi yang transparan kepada rakyat

Bandarlampung (ANTARA) - Sejumlah akademisi dari Universitas Lampung (Unila) menyoroti sisi positif wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD atau pilkada tidak langsung, yang dinilai sebagai solusi untuk memutus rantai politik uang dan inefisiensi anggaran yang membengkak selama dua dekade terakhir.

Pakar Komunikasi Politik dan Pemilu Unila Robi Cahyadi Kurniawan mengungkapkan bahwa meskipun pemilihan langsung awalnya merupakan koreksi atas sistem masa lalu, praktiknya kini justru melahirkan pola persoalan yang berulang.

"Selama 20 tahun ini ada kelemahan dari pemilihan langsung seperti maraknya politik uang, korupsi merajalela, inkonsistensi kebijakan publik, dan pemborosan anggaran," ujar Robi dalam diskusi bertajuk “Pilkada Tidak Langsung: Menata Ulang Demokrasi dan Memutus Rantai Politik Uang” di Bandarlampung, Kamis.

Ia menjelaskan keterlibatan massa pemilih dalam jumlah besar justru memperluas ruang transaksi terbuka yang merusak kualitas demokrasi.

Menurut dia, pilkada tidak langsung diyakini mampu menekan biaya politik sekaligus meminimalkan insentif "balik modal" yang kerap membayangi kepala daerah terpilih.

Ia mencatat bahwa sekitar 70 persen biaya pemilihan langsung habis untuk kebutuhan penyelenggaraan.

Sebagai tahap awal, Robi mengusulkan agar mekanisme ini diterapkan mulai dari pemilihan gubernur.

"Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Agar psikologis publik tidak terkejut, saya berpendapat pemilihan tidak langsung dimulai dari tingkat gubernur terlebih dahulu," tambahnya.

Sementara, Pakar Komunikasi Unila Ahmad Rudy Fardiyan menekankan bahwa pilkada melalui perwakilan bukan berarti memangkas hak demokrasi rakyat.

Menurut dia, partisipasi publik harus bertransformasi menjadi pengawasan aktif terhadap kinerja DPRD.

"Kalau DPRD mau mengambil amanah itu, mereka harus siap dengan konsekuensinya. Mereka wajib membuka saluran komunikasi yang transparan kepada rakyat," tegas Rudy.

Sosiolog Unila Aziz Amriwan menilai sistem tidak langsung dapat mengembalikan marwah partai politik sebagai institusi kaderisasi, bukan sekadar "perusahaan" yang memburu figur populer. Dengan sistem ini, partai didorong untuk menyiapkan kader yang loyal dan berideologi.

"Akuntabilitasnya menjadi lebih terang. Jika eksekutif gagal, masyarakat bisa menuntut DPRD karena mereka yang memilih. Kondisi ini juga akan mendekatkan partai politik dengan konstituennya," pungkas Aziz.

Baca juga: Gerindra sebut DPRD pilih kepala daerah jadi langkah berani ubah sistem

Baca juga: KPK duga Ardito Wijaya pakai perwakilan untuk kebutuhan selama pilkada

Baca juga: Pakar: Parpol harus perbaiki kaderisasi usai kepala daerah kena OTT