Gubernur: Jadi Ibu Kota Negara, masyarakat Kaltim tidak terganggu pendatang

id ikn, ikn nusantara, masyarakat ikan, migrasi ikn, gubernur kaltim, berita kaltim

Gubernur: Jadi Ibu Kota Negara, masyarakat Kaltim tidak terganggu pendatang

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor. (ANTARA/Tangkapan layar)

Masyarakat Kaltim itu sejak diumumkan 26 Agustus 2019 oleh Bapak Presiden sudah mendukung penuh. Tidak ada masalah apalagi penolakan, kata Isran
Samarinda (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menegaskan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tanpa merasa terganggu dan menolak kedatangan penduduk dari luar daerah.

"Masyarakat Kaltim itu sejak diumumkan 26 Agustus 2019 oleh Bapak Presiden sudah mendukung penuh. Tidak ada masalah apalagi penolakan," kata Isran di Samarinda, Sabtu.

Isran menjelaskan penduduk asli Kaltim dari segi sejarah hanya sedikit, tidak sampai setengah dari jumlah seluruh penduduknya. Namun masyarakat Kaltim menerima saudara-saudara dari luar Kaltim dengan hidup berdampingan.

"Yang banyak itu pendatang, terutama dari Pulau Jawa sebanyak 35 persen. Lalu disusul Sulawesi sekitar 20 persen. Sisanya itu termasuk penduduk aslinya, Dayak, Kutai dan Banjar. Tapi mereka sudah hidup bersama," ujarnya.

Oleh sebab itu, dukungan terhadap rencana pembangunan IKN dirasa tidak ada masalah dan apabila masyarakat Kaltim ingin dilibatkan adalah suatu hal yang wajar dan bukan untuk dipermasalahkan.

"Kalau perlu disesuaikan kapasitas masing-masing untuk melibatkan apa yang bisa dilakukan ya dilakukan," tuturnya.

Baca juga: Gubernur: Lokasi pembangunan IKN tanah negara, tidak ada jual beli

Gubernur yakin, masyarakat Kaltim pasti akan menerima penduduk dari luar dengan baik karena budaya serta adat istiadat masyarakat setempat selalu menerima kedatangan siapapun.

"Apalagi yang datang tidak terlalu banyak, ya paling-paling satu sampai dua juta orang yang akan berada di kawasan IKN," ucapnya.

Mantan Bupati Kutai Timur itu menambahkan, IKN bukanlah lahan masyarakat, melainkan hutan tanaman industri atau lahan negara.

"Mungkin ada penduduk yang tinggal di kawasan sekitar, bukan di kawasan inti misalnya di Sepaku Semoi ada penduduk dari Jawa itu pasti akan dilakukan penataan, tidak mungkin diambil alih begitu saja," terangnya.

Oleh karena itu, dia menjamin pembangunan IKN akan aman termasuk tidak ada budaya-budaya yang dihilangkan.

"Saya sudah komunikasi dengan masyarakat setempat dan mereka memberikan dukungan penuh," tambahnya.