Bandarlampung (ANTARA) - Wakil Bupati Pringsewu Fauzi memimpin rapat pembahasan tata kelola pemerintahan kelurahan di ruang kerjanya.
Fauzi, mengatakan rapat tersebut dalam rangka menyatukan persepsi serta mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi oleh kelurahan di Pringsewu dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sehari-hari, sekaligus menyerap berbagai aspirasi yang disampaikan oleh para lurah.
“Saya berharap ada kebersamaan antara pemerintah kelurahan dengan pekon (desa),” kata Fauzi, Kamis.
Baca juga: Wakil Bupati Pringsewu ajak ASN disiplin dan berkarya di tengah pandemi
Sementara itu, Kabag Pemerintahan Setdakab Pringsewu Indra Hariyadi, mengatakan kelurahan itu berbeda dengan pekon.
Berdasarkan peraturan lama, status kelurahan adalah perangkat daerah, sedangkan sesuai Permendagri yang baru, disebutkan kelurahan adalah perangkat kecamatan.
"Terkait dana kelurahan, adalah sebesar dari dana desa yang terendah. Sedangkan anggaran kelurahan itu juga tergantung dari anggaran kecamatan,” katanya.
Camat Pringsewu Moudy Ary Nazolla, pada kesempatan itu mengungkapkan kelurahan-kelurahan yang ada di wilayahnya sangat membutuhkan SDM, karena jumlah SDM yang ada saat ini dirasakan sangat minim.
Baca juga: Bupati Peringsewu ingatkan ASN tetap patuhi peraturan kepegawaian
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pada penerimaan CPNS mendatang, dapat ditempatkan juga di kelurahan.
“Termasuk kebutuhan anggaran kelurahan, karena selama ini anggaran kelurahan masih disatukan dengan anggaran kecamatan. Bila memang tidak menyalahi aturan, berharap ada pemisahan anggaran sendiri untuk kelurahan dan kecamatan,” jelasnya
Lurah Pringsewu Barat Cecep Irawan pada kesempatan tersebut menyampaikan kelurahannya saat ini menjadi satu-satunya kelurahan di Pringsewu yang belum memiliki kantor tetap atau kantor sendiri.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat sarana prasarana yang dibutuhkan di Kelurahan Pringsewu Barat,” ungkapnya.
